Wakil Ketua Bapemperda DPRD Badung Nyoman Satria menyerahkan cenderamata kepada tamunya Pansus Penyertaan Modal DPRD Kota Bitung yang dipimpin Erwin Wurangin, Kamis (7/12/2023).

 

Badung, (Metrobali.com)

DPRD Badung, Kamis (7/12/2023), menerima kunjungan Pansus Penyertaan Modal DPRD Kota Bitung, Sulawesi Utara. Selain silaturahmi, kunjungan ini untuk sharing terkait penyertaan modal di sejumlah perumda seperti Perumda Air Minum, Perumda Pasar, dan perumda-perumda lainnya. Rombongan Pansus Penyertaan Modal DPRD Bitung dipimpin oleh Erwin Wurangin dan diterima oleh Wakil Ketua Bapemperda DPRD Badung Nyoman Satria.

Ditanya usai menerima rombongan Pansus Penyertaan Modal DPRD Kota Bitung, Nyoman Satria yang juga politisi PDI Perjuangan Dapil Mengwi tersebut mengungkapkan, Pemkab Badung melakukan penyertaan modal di lima perumda, yakni di Perumda Air Minum Tirta Mangutama Badung, Perumda Pasar Mangu Giri Sedana, PT Jamkrida Bali Mandara (JBM), PT Jasa Marga Bali Tol, dan PT Bank BPD Bali. “Intinya, mereka ingin tahu kiat-kiat agar perumdanya tidak rugi terus,” kata Satria.

Sebagai anggota Dewan, ujar Satria, pihaknya harus keras dan kritis semua perumda. “Kalau mereka tidak mampu terhadap apa yang mereka janjikan pada saat fit and profer test, mereka harus mundur,” kata anggota Komisi III DPRD Badung tersebut.

Pimpinan perumda, ungkapnya, harus mengurangi karyawan-karyawan atau pegawai yang kelihatannya seperti pengangguran terselubung. Dia mencontohkan, dulu pegawai PD Pasar seharusnya cukup 100 orang, tetapi justru membengkak sekitar 300 orang. “Sekarang mungkin sudah di bawah 200 orang,” katanya.

Kiat lainnya, ungkapnya, perumda diberikan hak monopoli secara lisan, tidak tertulis. Seperti pengadaan beras dan menjual beras kepada PNS dan pegawai di Pemkab Badung lainnya. “Di situ perumda mendapatkan keuntungan yang luar biasa,” katanya.

Di Bank BPD Bali, katanya, Badung memperoleh dividen yang cukup tinggi. Dengan PAD Rp 7,5 triliun, apa salahnya kita melakukan penyertaan modal di BPD Bali. Karena apa? Dividennya sangat tinggi. Saat ini dengan penyertaan modal Rp 800 miliar, Badung memperoleh dividen Rp 180 miliar-Rp 190 miliar. Kalau dengan Rp 2,6 triliun, berarti berapa yang bisa masuk ke kas Badung. Ya sekitar Rp 600 miliar,” ujarnya.

Ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah Badung. “Itu yang kami jelaskan, mudah-mudahan mereka bisa menerapkan di sana. Tinggal kami sekarang terus melakukan kiat-kiat bagaimana solusi biar perumda-perumda kami bisa jauh lebih menguntungkan terutama di PDAM Tirta Mangutama Badung,” tegasnya.

PDAM, katanya, saat ini sering disorot airnya sering mati, di Pecatu tidak ada air, dan seterusnya. Harga bisa dikendalikan dan sangat tinggi Rp 17.000 per kubik gara-gara daerah pariwisata. Tarif tinggi ini bisa mensubsidi kecamatan-kecamatan di Badung Utara baik di Mengwi, Abiansemal dan Petang, terutama masyarakat kecil yang tidak mampu membeli air diberikan tarif khusus Rp 5.000 per kubik.

Ditanya mengenai penyertaan modal di BPD Bali, kata Satria, saat ini berjumlah Rp 800 miliar dan di perubahan 2022 disetor lagi Rp 50 miliar dari tambahan Rp 1,8 triliun yang dijanjikan. Sisa sekarang yang belum disetor Rp 1,75 triliun hingga 10 tahun ke depan. “Kalau seperti ini saja PAD Badung, saya kira tidak sampai 10 tahun tambahan penyertaan modal Rp 1,75 triliun tersebut bisa dilengkapi,” katanya. (RED-MB)