Foto: Ketut Hari Suyasa, Ketua GUPBI Bali Tokoh Bali yang juga Bakal Calon DPD RI yang dikenal getol memperjuangkan kepentingan peternak Bali.

Denpasar (Metrobali.com)-

Ketut Hari Suyasa, tokoh Bali yang juga Bakal Calon DPD RI yang dikenal getol memperjuangkan kepentingan peternak Bali menyayangkan hingga saat ini masih banyak sapi peternak di Bali yang belum mendapatkan vaksin untuk penyakit mulut dan kuku (PMK). Padahal wabah PMK ini sudah hampir setahun menyerang Bali dan pemerintah dinilai lambat dalam menuntaskan persoalan ini.

” Ini udah hampir setahun lho kasus PMK yang ada di Bali. Kenapa pemerintah kenapa sampai setahun begini, PMK ini belum juga bisa diselesaikan. Apalagi Ini kan Lebaran Haji (Idul Adha) sudah dekat,” kata Hari Suyasa.

Pria yang juga Ketua Gabungan Usaha Peternakan Babi Indonesia (GUPBI) Bali mencontohkan di daerah Kubu Karangasem misalnya, yang mayoritas mengandalkan hidup dari beternak sapi, tetapi sapi mereka belum tervaksin.

Nah kalau sapi mereka belum tervaksin, kata Hari Suyasa, maka sapi mereka tidak bisa mendapatkan ear tag. Sedangkan persyaratan melalulintaskan ternak atau berbisnis jual beli ternak itu wajib ada ear tag.

“Artinya apa? Artinya tanpa disadari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten ini sudah menghalangi bisnis masyarakat kita yang notabene rakayat kecil, yang mengandalkan hidupnya dari situ. Nah kita pertanyakan ini karena sudah setahun kenapa begitu lambatnya mereka melakukan upaya vaksinasi PMK,” ungkap Hari Suyasa.

Menurut Hari Suyasa ada dana operasional yang disiapkan pemerintah untuk program vaksinasi PMK ini.  Ada vaksin yang diberikan secara gratis dan jumlahnya tidak terbatas oleh pemerintah pusat.

“Lalu alasan pemerintah daerah kemudian tidak melakukan upaya-upaya cepat di dalam menanggulangi kasus PMK ini apa?,” tanya Hari Suyasa mengaku heran.

Pria yang sudah lebih dari 20 tahun memperjuangkan kepentingan peternak ini mengingkatkan agar pemerintah jangan lupa bahwa PMK ini menjadi kasus veteriner yang sangat ditakuti oleh dunia internasional. Persoalan ini akan berdampak serius pada pariwisata Bali jika tidak ditangani dengan serius.

“Akan sangat berbahaya jika isu ini kemudian di blow up lagi bahwa Bali terdampak lagi wabah PMK, ini kan kacau urusannya. Ini seringnya blunder pemerintah. Di sisi yang lain kita berharap pariwisata masuk ke Bali, di sisi yang lain ada keputusan-keputusan yang tidak sebenarnya berpihak atau semangatnya berbeda gitu,” beber Hari Suyasa.

Pihaknya mengaku sangat menyesalkan dan menyayangkan keterlambatan pemerintah menuntaskan vaksinasi PMK ini padahal pihaknya lewat GUPBI Bali juga sudah berkali-kali meminta kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten untuk segera menyelesaikan vaksinasi PMK ini namun tidak digubris.

“Yang tiang tangkap kemarin ini kan kasus di Kubu, di Sambilaklak. Di Sambilaklak itu ada satu banjar disitu yang belum divaksin sapinya sehingga membuat peternak itu pada bingung semua. Nah tiang sudah mencoba mengkomunikasikan agar segera dilakukan vaksinasi sehingga mereka bisa melalulintaskan ternaknya. Ya karena mereka butuh ear tag. Ear tag itu ada hologramnya dan masalahnya disitu. Tidak sembarang ear tag bisa diberikan. Nah kalau sapi mereka tidak tervaksin maka ear tag itu mereka tidak dapatkan,” beber Hari Suyasa lagi.

“Pertanyaannya kemana vaksin PMK yang ada? Kenapa bisa lambat? Wabah PMK ini sudah hampir setahun lho. Ini kan memalukan dan membuat kita sangat sedih. Nah ini kan menjadi hal yang sangat kontraproduktif dengan cita-cita kita mendatangkan pariwisata atau meningkatkan ekonomi dari rakyat itu sendiri,” sambung pria asal Badung ini.

Pihaknya lantas berharap pemerintah daerah bisa segera mempercepat proses vaksinasi PMK ini dan menyisir kembali daerah-daerah dan peternak yang belum mendapatkan vaksin. “Kalau pemerintah merasa dirinya tidak punya kemampuan atau mempunyai sumber daya yang begitu sedikit terhadap upaya mereka di dalam mempercepat proses vaksinasi, kenapa tidak minta tolong?,” tanyanya.

“Ini kan sebenarnya pemerintah dulu kan sudah membuat satgas yang salah satunya isinya aparatur keamanan kita yang juga seharusnya dilibatkan Disitu kan ada tentara, ada polisi. Nah kenapa mereka tidak dilibatkan di dalam upaya untuk melakukan eksekusi vaksinasi, bukan hanya pengawasan,” harap Hari Suyasa.

Pihaknya berharap vaksinasi PMK ini bisa dituntaskan sebelum Lebaran Haji atau Idul Adha tiba pada bulan Juni 2023 ini karena disana akan terjadi perputaran ekonomi dari bisnis peternakan sapi untuk menyediakan kebutuhan hewan kurban. Jangan sampai peternak terhambat karena sapinya belum mendapatkan vaksin PMK.

“Jangan sampai kemudian pada saat Lebaran Haji masyarakat kita tidak bisa melakukan bisnisnya. Sedangkan gantungan hidup mereka dari situ, harapan mereka disitu. Kejam sekali pemerintah kita kemudian kalau sampai memupuskan sebuah harapan rakyat kecil. Kan enggak baik pemerintah kita kalau begini,” pungkas Hari Suyasa. (wid)