PENJELASAN – Ketua TAPD Badung Wayan Adi Arnawa memberikan penjelasan terkait pemotongan pendapatan ASN dan yang lainnya dalam rakor dengan DPRD Badung, Senin (28/6/2021).
 
Mangupura, (Metrobali.com)-

Sekda Badung Wayan Adi Arnawa selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (28/6) menghadiri rapat koordinasi yang dilakukan dengan DPRD Badung soal SE pemotongan pendapatan pegawai termasuk tunjangan anggota DPRD Badung. Adi Arnawa didampingi sejumlah anggotanya seperti Kepala Bapenda Made Sutama dan Plt. Kepala BPKAD Luh Suryaniti dan anggota lainnya.
Karena rakor berlangsung tertutup, Baliviralnews berkesempatan mewawancarainya seusai rakor. Ini penjelasannya secara lengkap.
Semua saran Dewan terkait memaksimalkan potensi yang ada sudah dilakukan dengan berbagai pertimbangan dengan kondisi sekarang. Dengan pandemi covid ini, kata Adi Arnawa, kelihatannya memang cukup berat. “Karena apa? Semua potensi pendapatan yang ada di Bali ini bersumber dari pariwisata,” ujarnya.
Antara pariwisata dan pandemi ini, kata Adi Arnawa, sangat berbeda atau bertolak belakang. Di satu sisi kita menghindari kerumunan, di sisi lain kita mendorong orang untuk datang ke Bali. Walaupun demikian, sebagaimana saran Dewan tadi, pihaknya akan tetap melakukan upaya-upaya. Salah satunya yang sudah disampaikan tadi bagaimana mendapatkan pendapatan dari sektor bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
“Terus terang dalam kondisi saat pandemi covid ini, daya beli masyarakat cukup turun. Kalau kita kaitkan dengan harga tanah di Badung saat ini tak sesuai dengan NJOP yang mengacu daya beli sebelumnya atau dalam kondisi normal. Inilah yang mungkin menjadi peluang Badung untuk diversifikasi dengan harapan beberapa transaksi BPHTB yang diam yang tak diproses sehingga tak berimplikasi pada pajak BPHTB itu bisa jalan. Dengan begitu ada peluang uang masuk dari BPHTB,” ujar pejabat asal Kuta Selatan tersebut.
Tetapi tetap dalam rangka menyikapi potensi sekarang ini tentu harus ada sense of crisis di antara kita.  Pihaknya selaku Ketua TAPD atas direktif Bupati jelas menterjemahkan angka yang dipasang berdasarkan potensi di tahun 2021. Masalahnya nanti ada perkembangan-perkembangan tentu akan disesuaikan. “Perintah kami kepada OPD, kalaupun ada pemotongan, seminimal mungkin. Untuk mendorong daya beli masyarakat, APBD dan APBD menjadi stimulus, di luar itu sudah tiak mungkin. Karena itu, beberapa hak ASN dan perangkat tentu kita dorong untuk diberikan secepatnya,” ujarnya.
Ditanya apakah penagihan piutang pajak sudah merupakan salah satu sumber pendapatan dalam APBD perubahan yang dirancang Rp 2,9 triliun itu, Adi Arnawa menyatakan termasuk di dalamnya. Karena itu, untuk bisa mendongkrak pendapatan, penagihannya perlu dioptimalkan. (SUT-MB)

Baca Juga :
Gol Morata Bawa Spanyol Kalahkan Ukraina