terima_jokowi

Satu minggu sebelum pendaftaran peserta pemilihan presiden dibuka berturut-turut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kedatangan tiga calon presiden dari tiga partai politik berbeda di Kantor Presiden Jakarta dan melakukan serangkaian pertemuan.


Awal pekan lalu, Selasa (13/5) ketika jam menunjukkan sekitar pukul satu siang, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang juga calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bertemu dengan Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden.

“Ajukan permohonan izin ke Bapak Presiden untuk pencalonan saya,” katanya saat ditanya para wartawan yang telah menunggu di depan kompleks istana.

Beberapa hari sebelumnya, mantan Walikota Solo itu memang telah menyampaikan keinginannya untuk bertemu secara langsung dengan Presiden ke-6 RI itu guna menyampaikan secara langsung permohonan izin cuti sebagai Gubernur DKI Jakarta sehubungan dengan penunjukkan PDIP untuk masuk ke bursa capres.

Pertemuan keduanya tak lebih dari 60 menit. Jokowi menyatakan selain memberikan izin cuti, Presiden juga memberikan sejumlah pesan terkait kampanye dan proses politik.

“Banyak sekali berpesan mengenai kesantunan dalam berkampanye, menjaga etika-etika dalam berkampanaye dan berpolitik,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyatakan Presiden Yudhoyono telah mengizinkan dirinya untuk cuti guna mengikuti pemilihan presiden 2014.

“Bapak Presiden menyampaikan bahwa izin akan diberikan besok. Cepat sekali beliau memberikan izinnya,” kata Jokowi.

Presiden, dalam kesempatan terpisah juga memberikan pernyataan mengenai pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta itu, tak hanya tentang ijin cuti yang diberikan namun juga mengenai pernyataan Jokowi mengenai perolehan suara Partai Demokrat.

“Begini ya, saya diberitahu waktu saya di Myanmar, katanya beliau (Jokowi) heran kenapa suara demokrat jadi 10 persen, kader Demokrat kasih tahu tentang ini,” kata SBY di depan Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, seusai menerima Gubernur DKI Jokowi.

Keheranan tersebut sempat dinyatakan oleh Jokowi di Manado, Sulawesi Utara, beberapa hari lalu dan diberitakan oleh sejumlah media massa.

Jokowi mengkritisi kenapa dalam penghitungan riil KPU, suara partainya turun dibandingkan perkiraan sebelumnya, sementara sejumlah partai lainnya meningkat, termasuk Demokrat yang memperoleh 10,19 persen.

SBY mengatakan, perolehan suara Demokrat secara resmi, relatif mirip dengan hasil hitung cepat (quick count) yang diselenggarakan sejumlah lembaga.

“Jadi kalau dalam quick count atau hitungan cepat Demokrat dapat 9 sekian persen, dalam ‘real count’, hitungan resmi yang dilaksanakan KPU 10 sekian persen, itu masih sesuai dengan ‘margin of error’ (tingkat kesalahan) biasanya plus minus satu persen. Saya penasaran mengapa jadi masalah,” katanya.

SBY menambahkan, “Saya ingin tahu, saya mencoba mengapa Pak Jokowi menganggap satu lompatan yang beliau heran. Kalau tidak salah setelah saya baca pak Jokowi menganggap quick count Demokrat ini hanya 7 persen, sehigga begitu meningkatkan jadi tiga persen beliau jadi heran. Nah saya ngecek, yang salah saya atau Pak Jokowi?” SBY mengatakan, setelah dirinya mengecek hasil hitung cepat di lembaga-lembaga survei, mendapati hasilnya tidak berbeda jauh dengan hasil rekapitulasi KPU.

“Saya minta dicek, coba berapa sih, ‘quick countnya’ Partai Demokrat kemarin, karena saya sebagai pemimpin selalu ‘correct’ (tepat) dengan angka dan data. Kalau salah ya salah. Dan selama ini saya tidak ada masalah apapun dengan Pak Jokowi, oleh karena itu, saya ingin tau di mana letak permasalahannya tiba-tiba beliau heran dengan angka (Partai Demokrat) 10,19 persen,” kata SBY.

“Jadi sebenarnya tidak luar biasa. Malah ada yang lebih rendah dibanding ‘quick count’. Kalau naik hanya nol koma sekian. Jadi menurut saya, itu tidak perlu diherankan. Mungkin informasi Pak Jokowi terima tujuh persen itu tidak akurat, yang betul seperti ini. Saya kira tidak perlu diperpanjang, saya kira rakyat juga sudah tahu, inilah dunia survei, kita harus belajar kembali soal survei adanya ‘margin of error’,” katanya Prabowo Minta Izin Ajak Hatta Masih pada hari yang sama, Presiden Yudhoyono menerima kunjungan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga calon presiden dari partai itu, Prabowo Subianto.

Nuansa yang berbeda dengan kedatangan Joko Widodo, Prabowo didampingi oleh Hatta Rajasa, salah satu menko dalam kabinet Indonesia Bersatu II, Ketua Partai Amanat Nasional dan juga sosok yang digadang-gadang mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden.

Prabowo dan Hatta diterima Presiden pukul 17.30 WIB di Kantor Presiden Jakarta.

Prabowo mengenakan kemeja putih lengan panjang dengan dua saku di dada dipadu dengan celana cokelat khaki, sementara Hatta mengenakan kemeja putih lengan pendek satu saku dipadu dengan celana panjang hitam.

Presiden saat menunggu kehadiran Prabowo dan Hatta mengatakan pada wartawan bahwa kedaulatan untuk memilih presiden dan wakil presiden mendatang ada di tangan rakyat.

“Sekali yang berdaulat adalah rakyat, yang menentukan adalah rakyat kita,” kata Presiden.

Sore itu, Hatta menjadi sorotan media dan publik karena mengundurkan diri dari jabatan menko perekonomian dan secara tersirat menyatakan kesiapannya menjadi cawapres mendampingi Prabowo.

“Saya mendampingi Pak Prabowo sore ini menghadap presiden. Sebagai menteri tentu harus melaporkan pada presiden sesuai peraturan yang berlaku dalam ikut serta pada pemilihan presiden ketentuannya pengunduran diri dan mendapatkan izin dari presiden,” kata Hatta Rajasa dalam keterangan pers bersama Prabowo Subianto usai diterima Presiden.

Meski belum memaparkan secara pasti posisi cawapres mendampingi Prabowo Subianto, namun Hatta mengatakan ketentuan terkait pengunduran diri sebagai menteri itu dipenuhi.

“Ketentuan itu saya patuhi, etika kita dan menjadi penting memegang teguh aturan etika dan budaya politik,” kata Hatta.

Sementara itu Prabowo Subianto ketika ditanya wartawan mengenai posisi Hatta Rajasa, mengatakan untuk formalisasi masih menunggu proses dari Partai Amanat Nasional.

“Ini kan ada proses mekanisme dan prosedur. PAN baru besok (rapimnas-red), PPP sudah, PKS sudah sidang Dewan Syuro, Golkar masih ada rapimnas. Masih ada beberapa proses, tapi sudah jelas niat besar ini,” katanya.

Secara tersirat, Prabowo mengatakan kedatangannya bersama Hatta Rajasa menemui Presiden Yudhoyono sudah bisa menjelaskan bagaimana posisi Hatta Rajasa dan ia dalam pilpres mendatang.

“Saya datang sebagai pemimpin partai politik dalam hal ini kami menyampaikan pada pimpinan negara sebagai bagian dari budaya bangsa, kami datang melaporkan niat kami bahwa partai yang saya pimpin dan Pak Hatta pimpin berniat melakukan kerja sama politik untuk berjuang bersama partai lain,” katanya.

Prabowo juga mengatakan selain Hatta Rajasa merupakan menteri aktif dalam kabinet Indonesia Bersatu II, Partai Amanat Nasional, partai yang dipimpin Hatta Rajasa juga sebelumnya bergabung dalam koalisi dengan Partai Demokrat pada pemerintahan yang lalu.

“Alhamdulillah beliau terima kami dan beliau merestui dan memberi izin dan mendoakan perjuangan kami agar berhasil,” katanya.

Kunjungan teman dan mantan kolega Selang sehari kemudian, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang juga calon presiden dari partai berlambang pohon beringin itu juga bertemu dengan Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden.

“Kami tidak membahas nama tetapi lebih kepada prinsip bagaimana membawa Indonesia yang lebih baik ke depannya,” kata Aburizal dalam konferensi pers setelah bertemu SBY di Kompleks Istana Kepresidenan.

Selama ini, katanya, hal yang dilakukan oleh pihak Golkar adalah melakukan “silaturahim politik”, seperti yang dilakukan pada Senin (13/5) bersama calon presiden dari PDIP, Joko Widodo.

Ia mengingatkan bahwa dalam ajaran agama Islam juga dianjurkan untuk selalu menjaga tali siraturahim dengan sesama manusia, guna memperpanjang usia dan memperbanyak rezeki.

Aburizal menemui Presiden Yudhoyono dengan membawa tiga menteri Kabinet Indonesia Bersatu II yang berasal dari Partai Golkar.

Para menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo.

“Kami berempat menemui Presiden untuk melaporkan hasil pemilu legislatif dimana Golkar menjadi pemenang kedua,” katanya.

Ia juga mengatakan jumlah kursi DPR RI yang diperoleh Golkar adalah 91 kursi dengan harapan dapat bertambah bila Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan partai beringin tersebut.

Pekan kedua Mei 2014, boleh dibilang pekan politik jelang dibukanya pendaftaran peserta pemilihan presiden dan pascapenetapan hasil Pemilu 2014.

Hingga akhir pekan, Minggu (18/5) sore belum ada satu pun calon presiden dan calon wakil presiden yang mendaftarkan diri ke KPU. PDIP masih mengunci rapat siapa cawapres untuk Joko Widodo, Gerindra belum mendeklarasikan cawapres bagi Prabowo, demikian juga Partai Golkar belum memastikan berkoalisi dengan siapa dan kelanjutan pencapresan Aburizal Bakrie.

Demikian juga dengan Partai Demokrat, apakah berkoalisi dengan tiga besar pemenang pemilu dan tidak memajukan capres, atau mengajukan wapres dan melengkapi persaingan capres-cawapres menjadi tiga pasang dalam pilpres Juli mendatang. AN-MB