Denpasar, (Metrobali.com)

Sekda Kota Denpasar AAN. Rai Iswara bersama seluruh Kepala Daerah se-Indonesia menerima arahan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD melalui Teleconference  terkait pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan virus Corona (Covid-19) yang melanda Negeri di Dunia ini, Kamis (9/4) di Gedung Graha Sewaka Dharma Lumintang. Vidcon ini juga diikuti Mendagri, Menkeu, Mensos, Kemendes,dan BNPB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam arahannya meminta pemerintah daerah (pemda) dan instansi terkait kompak mengatasi pencegahan Covid-19 atau virus corona. “Tidak perlu ada kesalahan kebijakan dari pemerintah daerah atau unit pemerintah tertentu, semuanya harus kompak,” ujar Mahfud dalam keterangan video Kemenko Polhukam.

Dimana setelah Presiden Jokowi menetapkan PP tentang PSBB, pemerintah daerah diberi keleluasaan dalam implementasi teknis di wilayah masing-masing.

“Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk bergerak dalam kebijakan itu tetapi tetap dalan ritme kekompakan dengan pemerintah pusat seperti yang selama ini telah dilaksanakan,”kata Mahfud MD.

Mahfud mengatakan, meski pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengambil kebijakan dalam mengatasi corona di daerah masing-masing tetapi harus tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

“Jangan mencoba berpikir bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu tidak kompak, selama ini sudah kompak, hanya masyarakat yang menarasikan secara berbeda-beda saja, sebenarnya sudah kompak,” kata Mahfud.

“Setiap hari kami selalu berkoordinasi dengan gubernur, dalam dua hari ini kami sudah rapat 4 kali dengan gubernur dan efektif. Semua menyatakan ada di dalam satu komando sehingga kita tidak usah terpancing dengan urusan yang seakan-akan ada pertentangan pusat dan daerah,” lanjutnya.

Selain itu Mahfud juga meminta kesadaran masyarakat. Karena virus corona ini sangat berbahaya serangannya itu sering tiba-tiba dan masif, oleh karena itu, Mahfud mengatakan pemerintah  meminta masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Ia menyebut pemerintah juga telah melibatkan aparat TNI dan Polri untuk membubarkan masyarakat yang masih ‘bandel’ berkumpul di luar rumah.

Menurut Mahfud, anggota TNI dan Polri ini dilibatkan karena masih banyak masyarakat yang berani melakukan kegiatan, meski telah  diimbau untuk tetap berdiam diri di rumah. “Karena ternyata masih banyak pelanggaran, tingkat pemahaman dan penghayatan masyarakat tentang situasi ini tidak sama,” ujarnya. (ays/’humas.dps).