sby2
Nusa Dua (Metrobali.com)-

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan jika hak rakyat untuk memilih langsung tidak bisa dicabut kembali. Bagi Yudhoyono, pemilihan langsung berhasil mengubah dinamika politik di Indonesia. Rakyat, ia melanjutkan, memiliki hak dan mengendalikan sendiri hak demokrasi mereka.

Menurut dia, pemilihan langsung membentuk hubungan langsung antara rakyat dengan wakilnya. “Setelah Anda memberikan rakyat hak untuk memilih wakilnya, Anda tidak bisa mengambil lagi hak itu dari mereka,” kata SBY dalam pembukaan forum demokrasi antara negara Asia Pasifik, Bali Democracy Forum (BDF) VII di Nusa Dua, Bali, Jumat 10 Oktober 2014. 

Pada kesempatan itu, Yudhoyono juga memaparkan perkembangan terkini demokratisasi di Indonesia di hadapan 85 negara peserta BDF, utamanya mengenai sistem pemilihan kepala daerah.

Ia menjelaskan jika baru-baru ini parlemen Indonesia menyetujui untuk mencabut hak partisipasi langsung rakyat dalam pemilihan kepala daerah dan menyerahkannya kepada parlemen di daerah.

Ia sendiri mengaku menentang keputusan tersebut, lantaran menurutnya hal itu merupakan langkah mundur demokrasi di Indonesia. “Saya menentang hal tersebut karena sistem itu merupakan langkah mundur perkembangan demokrasi di Indonesia,” tegas Yudhoyono.

Hal itulah yang menurutnya sebagai latar belakang ia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu). “Kita kembalikah hak politik rakyat. Sistem pemilihan langsung beserta beberapa perubahan aturan bisa menciptakan demokrasi yang memihak rakyat, bukan kepentingan sebagian elit,” katanya.

Menurutnya sistem pilkada yang diserahkan kepada parlemen di daerah bisa saja berdampak pada kondisi ekonomi, politik dan partisipasi publik. “Ketika sistem politik menjadi elitis, segala keterkaitan antara perkembangan politik, kemajuan sosial ekonomi dan partisipasi publik akan hancur,” demikian Yudhoyono.JAK-MB