Abdon Nababan

Jakarta (Metrobali.com)-

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan mengatakan penyiapan Satuan Tugas (satgas) Presiden untuk Masyarakat Adat “terhadang” kisruh antara KPK dengan Polri.

“Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla janji hadirkan lembaga khusus permanen masyarakat adat (saat masa kampanye. Mudah-mudahan kali ini tidak terlewatkan,” kata Abdon di Jakarta, Selasa (17/2).

Beberapa bulan terakhir, menurut dia, AMAN bekerja sama Sekretris Kabinet (Setkab) Andi Widjajanto menyiapkan Satgas Presiden untuk Masyarakat Adat.

“Draft sudah ada, tapi semua bubar karena kisruh KPK-Polri,” katanya.

Tugas Satgas yang sedang disiapkan, menurut dia, salah satunya memang menyiapkan kerangka pasti perlindungan hak masyarakat adat termasuk pengakuan atas masyarakat adat yang belum ada selama 70 tahun terakhir.

Tidak adanya sistem administrasi terhadap masyarakat adat dan wilayahnya, ia mengatakan merupakan salah satu bentuk tidak adanya kehadiran negara terhadap masyarakat adat.

Terlebih saat ini RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPHMA) tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015, yang artinya menunda pengakuan terhadap masyarakat adat.

“Karena memang belum ada mekanisme permanen, undang-undang juga belum disahkan, makanya kebijakan transisi sangat perlu, seperti kebijakan inventarisasi penguasaan pemanfaatan tanah di kawasan hutan. Ini agar masyarakat adat tidak semakin terpojokkan,” ujar dia.

Usulan AMAN kepada Pemerintah, ia mengatakan memang agar dibentuk Satgas untuk Masyarakat Adat selama masa transisi sebelum RUU PPHMA disahkan DPR. Tugas satgas tersebut tentu memastikan RUU dapat disahkan dengan segera melalu peran aktif pemerintah.

Selain itu, satgas menyiapkan lembaga yang permanen yang nantinya bisa diamanatkan dari undang-undang yang akan disahkan atau berdasarkan pada dokumen Nawacita Pemerintahan Jokowi–JK yang memang menyebutkan badan khusus untuk masyarakat adat.

Baca Juga :
Peringati Hari Kesadaran Nasional, Bupati Tabanan : “Tebalkan Komitmen Rasa Cinta Tanah Air” 

“Jika dia (badan/lembaga tersebut) di bawah Presiden langsung seperti Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif sehingga menjadi pekerjaan rutin pemerintahan. Beda jika dibentuk komisi nasional nantinya tidak memiliki program, padahal masyarakat adat juga perlu pemberdayaan,” ujar Abdon.

Pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia mengatakan ada sembilan program yang diluncurkan di kantor Wakil Presiden yang diantaranya menyebutkan soal wali data untuk masyarakat adat yang yang sebelumnya dipegang oleh BP REDD.

“Wali data yang dulu menerima peta partisipatif masyarakat adat. Harusnya peran BP REDD tetap sama walau sudah dilebur di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ujar dia.

Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Kasmita Widodo mengatakan tempat pendaftaran secara administrasi wilayah adat memang belum ada di Indonesia, karena itu BRWA dibentuk diprakarsai AMAN bersama LSM dan Ormas lainnya.

“(BRWA) sudah jalan tiga tahun, dan terakhir sudah kita serahkan 4,8 juta hektare (ha) peta wilayah adat kepada perwakilan pemerintah. Akhir tahun 2014 diterima perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan BP REDD sebagai wali data,” ujar dia.

Peta-peta wilayah adat ini perlu diketahui oleh semua agar tidak ada persoalan lahan dengan wilayah adat, mengingat saat ini sudah 23 juta ha lahan diserahkan ke pihak swasta dengan perijinan dari KLHK, katanya .AN-MB