kunsultasi publik Ranpenda Kawasan Strategis Sanur

Denpasar (Metrobali.com)-

Pemerintah Kota Denpasar akan menetapkan Sanur menjadi kawasan strategis namun sebelum ditetapkan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Denpasar  menggelar kunsultasi publik Ranpenda Kawasan Strategis Sanur di Kantor Bappeda, Rabu (19/11). Konsultasi Publik Ranperda Kawasan Strategis Sanur ini dipimpin langsung Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kota Denpasar Rini Ambarwati dan pemamparan materi oleh  Konsultan, Dr. Ngakan Ketut  Dwijendra. Kolsultasi Publik ini dihadiri  Ketua Majelis Alis Desa Pakraman Kecamatan Densel, Ketua Sabha Upadesa Kota Denpasar, Kepala Desa Sanur Kaja, Kepala Desa Sanur Kauh, Bendesa Adat Intaran, Bendesa Sanur, Bendesa dan SKPD terkait. Dalam konsultasi publik  ini semua peserta diberikan kesempatan untuk memberikan saran serta masukan untuk menyempurnakan Ranperda Kawasan Strategis Sanur .

Selain itu kawasan Sanur juga memiliki beberapa  issue-issue pengembangan kawasan diantaranya, Issue Kebijakan Sanur telah menjadi ikon tujuan wisata internasional yang telah dikenal sejak lama. Dari sisi issue ekonomi, kawasan Sanur merupakan jantung perekonomian Kota Denpasar. Tidak hanya itu pengembangan kawasan Sanur juga diliat dari Issue tata ruang dan lingkungan, dimana  kawasan Sanur terbelah oleh jalur jalan nasional menjadi bagian timur dan selatan. “Sebelum kawasan ini ditetapkan,  saya minta agar para peserta rapat hari ini dapat memberikan masukan atau sarannya. Semua saran itu akan rangkum menjadi satu,” ungkapnya.

Ketua Majelis Alit Desa`Pekraman Kecamatan Denpasar Selatan, I Made Sutama   mengapresisasi program Pemerintah Kota Denpasar untuk memprogramkan Sanur menjadi kawasan wisata yang bertarap internasional. Yang perlu mendapat perhatian menurut Sutama  adalah tempat penyeberangan dari Sanur ke Nusa Penida. Karena penyeberangan ini bukan hanya untuk kepentingan pemedek  yang akan sembahyang  ke Nusa Penida, namun juga karena banyaknya wisata yang berkunjung ke Nusa Penida maupun Sanur. Untuk itu perlu ditata pelabuhan di kawasan Sanur. Selain itu di Sanur juga banyak terdapat persimpangan jalan yang dapat  mengakibatkan kemacetan. Hal-hal itu juga perlu mendapat perhatian seperti tingkungan diperlebar agar tidak terjadi kemacetan. Ia juga mengatakan, Sanur masih perlu dibenahi terkait dengan masalah kebersihan. “Untuk itu saya mengharapkan agar ada sinergi antara  Dinas Pekerjaan Umum dengan DKP untuk menangani masalah kebersihan  di wilayah Sanur,” ujarnya.

Nengah Suwantra, Tim Legal Drafting menambahkan, Sanur juga memiliki kawasan jalur bersepeda, untuk itu ia mengharapkan agar jalur itu hanya digunakan untuk bersepeda. Sehingga lingkungan menjadi menarik, bersih dan indah.  “Untuk bisa mengamankan hal tersebut  harus  ditetapkan dalam melalui Perda,” ungkapnya. SIA-MB