Juru bicara Fraksi Partai Golkar GN Saskara (kiri) saat membacakan PU Fraksi Partai Golkar dalam rapat paripurna DPRD Badung, Jumat (9/7/2021).
 
Mangupura, (Metrobali.com)

Fraksi Partai Golkar DPRD Badung yang terdiri atas 8 anggota (tujuh dari Partai Golkar dan satu dari Partai Nasdem) menyoroti pendapatan asli daerah (PAD) yang masih di bawah target pada APBD Badung 2020. Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Partai Golkar Gusti Ngurah Saskara pada rapat paripurna DPRD Badung, Jumat (9/7/2021).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata dan didampingi dua wakilnya masing-masing Wayan Suyasa dan Made Sunarta tersebut mengagendakan pemandangan umum (PU) terhadap Ranperda Kabupaten Badung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020 dan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026. Rapat paripurna ini juga dihadiri langsung Bupati Nyoman Giri Prasta didampingi Sekda Wayan Adi Arnawa. Sementara OPD dan anggota Dewan lainnya mengikuti secara virtual.

Untuk Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, Fraksi Partai Golkar memberikan sejumlah catatan. Salah satunya soal pendapatan asli daerah (PAD) yang tak memenuhi target.
Pada APBD 2020, realisasi PAD hanya Rp 2,1 triliun atau tingkat ketercapaiannya hanya 78,36 persen. Tidak tercapainya target PAD menggambarkan belum maksimalnya usaha-usaha yang dilakukan pemerintah.

Pada kesempatan itu, Fraksi Golkar juga mengingatkan jawaban pemerintah bahwa pada 24 Agustus 2020 bahwa akan ada upaya peningkatan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari  PBB P2, BPHTB, pajak hotel, restoran dan hiburan, serta pajak penerangan jalan (PPJ). Pemerintah juga menyampaikan akan melakukan penagihan piutang pajak daerah. Upaya ini dipastikan belum maksimal sehingga PAD tetap di bawah target.
Selain PAD, Fraksi Golkar yang dikomando oleh Ketua Fraksi GN Saskara juga menyoroti belum terserap maksimalnya pendapatan hibah pariwisata senilai Rp 948 miliar lebih. Hal ini karena justru ada pengembalian dana hingga Rp 204,7 miliar. “Ini menggambarkan dana tersebut tak terserap secara optimal,” ujarnya.

Baca Juga :
KitKat luncurkan varian rasa permen obat batuk

Sementara untuk belanja yang mampu terealisasi 80,89 %,
belanja subsisi hanya tercapai 13,30%, serta bantuan sosial 30,82 %, menggambarkan serapan anggaran tidak dilakukan secara maksimal.
Selanjutnya terhadap Ranperda RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan lima tahun yang memuat substansi pokok mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif, Fraksi Partai Golkar sependapat bahwa Ranperda RPJMD Semesta Berencana Badung tahun 2021-2026 dapat ditetapkan.

Pada kesempatan itu, Fraksi Partai Golkar juga mengusulkan beberapa hal penting. Di antaranya, adanya usaha inovatif dari pemerintah untuk keberlanjutan pembangunan di Badung. Usul lainnya memanfaatkan celah fiskal sehingga dana alokasi umum (DAU) yang sumber dananya dari pemerintah pusat menjadi lebih  besar.

Selanjutnya Fraksi Partai Golkar juga meminta pimpinan OPD agar melakukan inovasi dan berkreasi dalam memohon dana-dana dari kementerian sehingga pimpinan OPD perlu memiliki jiwa entrepreneurship. Fraksi ini juga mendorong adanya penyelarasan/penyesuaian terhadap regulasi pengenaan BPHTB yang berlaku sekarang, serta memaksimalkan penagihan piutang pajak. (SUT-MB)