Made Retha (kiri) saat membacakan pemandangan umum (PU) Fraksi Badung Gede pada rapat paripurna DPRD Badung, Jumat (9/7/2021).

Mangupura, (Metrobali.com)

Fraksi Badung Gede DPRD Badung yang merupakan wakil rakyat dari Partai Demokrat dan Gerindra mendesak Bupati Badung Nyoman Giri Prasta untuk membidik dana-dana pusat demi kelangsungan pembangunan. Hal tersebut diungkapkan fraksi dengan 4 anggota yang dibacakan Made Retha dalam rapat paripurna DPRD Badung, Jumat (9/7/2021).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata dan didampingi dua wakilnya masing-masing Wayan Suyasa dan Made Sunarta tersebut mengagendakan pemandangan umum terhadap Ranperda Kabupaten Badung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020 dan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengeha Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026. Rapat paripurna ini juga dihadiri langsung Bupati Nyoman Giri Prasta didampingi Sekda Wayan Adi Arnawa. Sementara OPD dan anggota Dewan lainnya mengikuti secara virtual.

Fraksi ini berharap, pemerintah tetap berusaha semaksimal mungkin mendapatkan tambahan dana perimbangan terutama dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). “Walaupun kami sadari celah fiskal kita yang negatif memberikan pengaruh besar dalam mendapatkan DAU dan DAK. Namun dengan kondisi Badung saat ini sangat terpuruk dalam upaya meningkatkan pendapatan karena sebelumnya PAD kita dominan bergantung pada PHR. Untuk itu pemerintah agar mencari jalan keluar guna dapat meningkatkan DAU dan DAK sehubungan dengan kondisi pandemi covid-19 saat ini,” ujar Made Retha.
Selain meraih dana pusat, Fraksi Badung Gede yang dikomando Made Wijaya juga mendorong Bupati Badung untuk melakukan penagihan piutang pajak. “Piutang pajak Badung sangat besar. Untuk itu perlu dibangun inovasi untuk menagih piutang itu kepada WP,” ungkapnya.

Baca Juga :
Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf Siap Hadapi Saksi Prabowo-Sandi Sidang MK

Walaupun menyadari APBD adalah asumsi sementara belanja adalah komitmen, Fraksi Badung Gede menyatakan sangat elok  jika mampu membuat sebuah asumsi yang dapat mendekati realita. Setiap asumsi memiliki strata. Dalam hal belanja, kata Retha, tetap harus memperhatikan efisiensi, efektivitas, ekonomis dan transparansi yang memunculkan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat, tetapi patuh dengan ketentuan perundang-undangan.
Terkait dengan APBD 2020, katanya, realisasi pendapatan  Rp 3,9 triliun lebih atau 84,30% dari anggaran sebesar Rp 4,6 triliun. Pendapatan asli daerah (PAD) terealisasi 54,20%, dana perimbangan 14,53% dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 31,27%. Untuk belanja tercatat Rp 3,87 triliun atau 80,89% dari anggaran sebesar Rp 4,79 teriliun. Selisih pendapatan dan belanja pada APBD 2020 adalah surplus sebesar Rp 28,7 miliar.

Selain itu, Fraksi Badung Gede juga mengapresiasi Pemkab Badung yang tetap mampu mempertahankan opini WTP dari BPK RI. “Kami patut memberikan apresiasi atas diraihnya opini WTP sebegai bentuk kepatuhan dalam pengelolaan anggaran dan belanja,” kata Reta.
Atas pertimbangan di atas, fraksi ini dapat menerima

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dan selanjutnya disahkan menjadi perda. Demikian juga dengan Ranperda RPJMD yang telah dirancang dan dibahas bersama. Fraksi ini sepakat untuk ditetapkan menjadi Perda RPJMD setelah diverifikasi Gubernur. (SUT-MB)