Foto :  Gubernur Bali, Made Mangku Pastika saat memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali, Senin (2/4).

Denpasar (Metrobali.com)-

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Bali tahun 2013-2018, visi Pemprov Bali adalah mewujudkan Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera. Kebijakan makro ekonomi daerah Bali diarahkan pada peningkatan pembangunan sosial ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikatakan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika saat memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali, Senin (2/4).

Lebih lanjut disampaikan, pencapaian indikator-indikator makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi Bali mampu bertahan diatas rata-rata nasional walaupun sempat menurun akibat dilanda bencana erupsi Gunung Agung. Pembangunan membuat ekonomi Bali tetap tumbuh pada tahun 2015 sebesar 6,03 persen, meningkat menjadi 6,24 persen pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 menjadi 5,59 persen. Perkembangan ekonomi Bali yang positif, juga ditandai dengan meningkatnya total PDRB nominal dari Rp.134,41 triliun pada tahun 2013, meningkat menjadi Rp.215,36 triliun di tahun 2017.

Dalam penanggulangan kemiskinan, telah dilakukan berbagai upaya secara optimal, sehingga tingkat kemiskinan di Bali jauh lebih rendah dibandingkan daerah lain di Indonesia. Jika dibandingkan rata-rata nasional, Bali menjadi daerah dengan angka kemiskinan terendah kedua setelah DKI Jakarta. Pada Tahun 2013 jumlah penduduk miskin di Bali mencapai 4,49 persen dan pada tahun 2017 menurun menjadi 4,14 persen. Jauh lebih rendah dibandingkan angka rata-rata Nasional, yaitu 10,12 persen. Penurunan kemiskinan ini merupakan prestasi tersendiri bagi Pemprov Bali dengan berbagai program strategis, seperti: JKBM, Bedah Rumah, Simantri, Gerbangsadu Mandara, serta partisipasi dan dukungan pihak swasta dan seluruh komponen masyarakat Bali.

“Program Bali Mandara itu harus lima jilid, baru seluruhnya bisa tuntas. Jilid satu dan jilid dua memang kita meletakkan dasar-dasar dulu, mengurangi kemiskinan yang betul-betul parah. Itu buktinya angka kemiskinan kita turun, APBD kita naik terus, angka pengangguran paling rendah, Indeks Pembangunan Manusia kita makin tinggi, jadi kedepannya harus ada upaya-upaya lagi,” jelas Pastika usai Sidang.

Lebih lanjut Pastika mengingatkan agar kita tidak terlena oleh pujian-pujian masa lalu. “Itu yang bisa membuat kita terbuai, lupa bahwa yang kita hadapi itu masa kini dan masa depan. Ini persoalan yang paling mendasar adalah persoalanmind set. Persoalan terkait lainnya adalah penyeimbangan sektor pendapatan masyarakat. Banyak masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari sektor pariwisata, ketika pariwisata melemah karena faktor keamanan, faktor penyakit atau bencana alam, maka akan limbung karena sektor lain belum kuat. Sektor industri, sektor pertanian dan lainnya harus terus ditekuni, supaya jika terjadi sesuatu ekonomi Bali akan tetap kokoh.

Pada bagian sebelumnya, dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Bali sisa masa Jabatan Tahun 2014-2019, dilaksanakan pengambilan sumpah I Nyoman Laka yang menggantikan  Wayan Disel Astawa. Pastika menyampaikan ucapan selamat kepada Drs. Nyoman Laka, sebagai pengganti antar waktu anggota  DPRD Provinsi Bali, sisa masa jabatan 2014-2019. Menurutnya Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan merupakan bagian dari dinamika keanggotaan lembaga Dewan, yang dapat terjadi kapan saja. Dinamika internal ini adalah salah satu faktor pendorong bagi upaya memantapkan kolektivitas Dewan dalam menjalankan fungsi pokoknya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

 

Editor : Whraspati Radha