Prof JE Sahetapy

Jakarta (Metrobali.com)-

Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN) Prof JE Sahetapy mengatakan Presiden-Wapres terpilih Joko Widodo-JK harus mengutamakan integritas untuk memilih sosok menteri, karena integritas seorang menteri lebih penting daripada kriteria profesional.

“Bukan masalah jumlah 16, 18 atau 20, tapi orangnya. Apakah ada jaminan bahwa seorang profesional itu mempunyai integritas? Apa betul semua orang dari dunia pendidikan tinggi punya integritas, saya tidak yakin,” katanya di Jakarta, Rabu (17/9).

Guru besar emeritus dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu mencontohkan kasus korupsi yang melibatkan para profesional dan akademisi, seperti kasus pengadaan teknologi informasi di Perpustakaan UI yang melibatkan Wakil Rektor UI Tafsir Nurchamid serta kasus yang menjerat Rudi Rubiandini saat menjabat Kepala SKK Migas.

“Jadi profesional itu tetap harus diutamakan integritasnya. Artinya, moralnya harus baik dan perilaku juga baik,” ujar Sahetapy.

Oleh sebab itu, kata Sahetapy, Jokowi harus benar-benar selektif dalam memilih menterinya nanti, bahkan Jokowi harus menyusuri rekam jejak dan riwayat hidup orang tersebut.

“Harus dilihat riwayat hidupnya, bahkan kalau perlu harus dilihat bagaimana istrinya berdandan. Pejabat ‘kan kalau sudah punya kedudukan bukan suaminya yang berkuasa, tapi istrinya,” jelas Sahetapy.

Namun, Sahetapy kurang setuju apabila pemilihan menteri dilakukan dengan lelang jabatan. “Saya kira lebih baik ditelusuri diam-diam. Jokowi pasti punya ahli untuk mekanismenya,” tambah Sahetapy.

Menurut Sahetapy, uji kelayakan pun tidak menjamin bisa mendapatkan sosok yang tepat.

“Saya ini sudah jadi pendidik sejak tahun 1959. Menurut saya fit and proper test itu bukan jaminan mutlak. Kalau Anda pandai bersandiwara dan bermuka dua, ya Anda bisa saja lolos kecuali ‘anjing pelacak’ Jokowi bisa mengendus bau-bau itu, baru bisa fit and proper test,” ujarnya. AN-MB