Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar Emiliana Sri Wahjuni saat reses menyerap aspirasi warga Denpasar Selatan.

Denpasar (Metrobali.com)-

Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar Emiliana Sri Wahjuni menggelar reses perdana sejak dilantik dan bertugas sebagai Anggota DPRD Kota Denpasar periode 2019-2024.

Reses yang berlangsung pada 12-14 November 2019 diisi dengan menyerap aspirasi warga Denpasar Selatan di enam titik. Dimana dalam satu hari masa reses, Emiliana Sri Wahjuni menemui warga di dua titik.

“Ini reses pertama kali saya dan saya sangat senang dapat bertemu dengan masyarakat, menyerap aspirasi mereka,” ungkap Emiliana Sri Wahjuni ditemui di sela-sela reses, Kamis (14/11/2019).

Warga pun tampak antusias mengikuti kegiatan reses ini yang menjadi ajang mereka untuk menyampaikan unek-unek dan aspirasi kepada wakil rakyat perempuan daerah pemilihan (dapil) Denpasar Selatan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

Sejumlah aspirasi yang berangkat dari fenomena  dan permasalahan keseharian warga pun muncul diutarakan. Tentu dengan harapan dapat difasilitasi dan diperjuangkan oleh Emiliana Sri Wahjuni sebagai pemegang amanah “penyambung lidah rakyat.”

Diantaranya ,banyak ibu-ibu yang mengeluhkan adanya tempat-tempat prostitusi terselubung di kawasan Danau Tempe, Denpasar Selatan. Dimana aktivis ini berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Seperti adanya indikasi dan potensi remaja terjangkit HIV/AIDS.

Permasalahan lain yang disampaikan warga terkait hak dan akses keadilan bagi para perempuan yang berstatus single parent atau menjadi orang tua tunggal yang.

“Para single parent ini minta hak-haknya dilindungi. Mereka juga perlu diberdayakan agar mampu mandiri secara ekonomi,” kata Emiliana Sri Wahjuni yang memang dikenal sangat konsern memperjuangkan hak-hak dan kepentingan kaum perempuan.

Hal lain yang minta diperjuangkan oleh warga dan juga menjadi perhatian serius Emiliana Sri Wahjuni adalah soal kesejahteraan lansia. Sebab selama ini para lansia belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

“Para lansia ini juga kan bagian dari masyarakat Kota Denpasar dan warga negara Indonesia. Jadi mereka harus tetap diperhatikan oleh negara. Minimal ada perhatian dari aspek kesehatannya,” kata Emiliana Sri Wahjuni.

Ia lantas menyebutkan DPRD Kota Denpasar bersama Pemkot Denpasar segara akan merancang dan membahas adanya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Lansia. “Masak lansia tidak dapat perhatian. Ini jadi tugas kita bersama,” imbuhnya.

Aspirasi lainnya yang mengemuka juga adalah mengenai masih belum adanya perhatian serius dan keadilan kepada anak- anak berkebutuhan khusus termasuk kepada orang tua mereka.

“Anak-anak ini harusnya diberikan hak yang sama. Orang tuanya juga harus diberdayakan agar mandiri secara ekonomi,” ujar Emiliana Sri Wahjuni.

Persoalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan juga jadi hal lainnya yang dikeluhkan warga. Sebab kenaikan yang mencapai 100 persen atau dua kali lipat dan mulai berlaku per Januari tahun 2020 ini dirasakan sangat memberatkan warga.

“Seharusnya pemerintah pusat memikirkan kembali dan mengkaji ulang kenaikan ini. Kasian warga, tidak semua mampu membayar,” ujar Emiliana Sri Wahjuni.

Persoalan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dengan sistem zonasi sebagaimana yang diterapkan pada tahun ajaran baru 2019 lalu juga masih menjadi momok bagi warga.

Mereka berharap pada PPDB tahun 2020 sistem zonasi ini tidak diberlakukan lagi. “Kami setuju kalau Denpasar tidak terapkan sistem zonasi karena kita sebenarnya belum siap. Kasian siswa yang jadi korban,” tegas Emiliana Sri Wahjuni.

Atau semua aspirasi yang disampaikan warga, Emiliana Sri Wahjuni mengaku akan mengawal dan memperjuangkan secara serius seusai  kewenangan dan tugasnya sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Denpasar.

“Tentukan kita akan terus berkoordinasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait yang menangani masalah-masalah ini,” tutupnya. (dan)