Jembrana (Metrobali.com)-

Rencana relokasi untuk warga terdampak banjir bandang beberapa waktu lalu hingga sekarang belum terlaksana.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Jembrana Putu Agus Artana Putra, Senin (12/12/2022) mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan dari Provinsi Bali. “Bapak Bupati sudah bersurat ke Gubernur memohon lahan untuk relokasi. Artinya administrasi sudah kita jalankan” ujarnya.

Surat yang dikirim diawal bulan November 2022 itu kata dia, sudah ditindaklanjuti oleh provinsi dengan turun langsung ke Jembrana pada tanggal 29 November 2022 untuk mengecek lahan aset provinsi, baik di Kelurahan Tegalcangkring maupun di Desa Penyaringan di Kecamatan Mendoyo.

“Dalam surat permohonan relokasi itu kita tidak menunjuk satu tempat, tapi dua tempat di Tegalcangkring dan di Penyaringan” jelasnya.

Dari hasil pengecekan itu lanjutnya di Kelurahan Tegalcangkring ada banyak lahan milik provinsi namun lokasinya jauh kedalam. Sedangkan lokasi lahan di dekat kantor Pos di Bilukpoh, Kelurahan Tegalcangkring tanahnya masih milik negara atau tanah negara (TN) dan luasnya juga tidak mencukupi hanya 26 are.

Sedangkan lahan provinsi di Tibu Beleng di Desa Penyaringan menurutnya lokasinya sangat miring sehingga dimungkinkan akan sulit dijadikan tempat permukiman. Pengecekan lahan berlanjut ke kawasan Pangkung Kuwe dan lokasi lahannya masih bisa digunakan untuk tempat relokasi.

“Lahannya memang agak miring. Kalau diratakan misalnya, masih bisa dipakai. Nah setelah pengecekan itu jawaban dari provinsi belum turun. Lokasi mana yang akan diberikan untuk relokasi, sampai sekarang belum ada” terangnya.

Karena belum ada jawaban dari provinsi, pihaknya juga belum melakukan sosialisasi ke warga. Sosialisasi akan dilakukan setelah ada kepastian lokasi mana yang akan diberikan untuk relokasi warga terdampak banjir bandang.

Menurutnya warga yang setuju relokasi sebanyak 32 KK dari 39 KK yang terdampak banjir. Namun mereka juga ingin tahu dimana lokasi yang akan dijadikan tempat relokasi. “Warga inginnya di seputaran Biluk Poh. Kalau di luar itu (Biluk Poh) kemungkinan saja mereka nanti berubah. Ini yang kami tidak tahu” jelasnya.

Ia merinci 32 KK yang akan direlokasi, 6 KK ada di Desa Penyaringan dan 26 KK warga Lingkungan Biluk Poh, Kelurahan Tegalcangkring. “Intinya kita masih menunggu jawaban dari provinsi, jadi agak lama. Kalau saja kita punya lahan sendiri mungkin bisa cepat. Untuk ini sudah kita sosialisasikan sehingga warga paham” ungkapnya.

Dalam memberikan bantuan atau apa saja yang akan dikerjakan kata dia, harus sesuai dengan aturan dan SPM (Standar Pelayanan Masyarakat). “Kita semua diatur dengan SPM dan aturan. Tidak boleh lepas dari itu. Contoh membangun rumah harus melibatkan PU katena SDM ada disana, kita tidak boleh. Sekarang semua berdasarkan SPM” tandasnya

Selama belum dilakukan relokasi pihaknya tetap memberikan dan menyalurkan bantuan kebutuhan dasar. Diantaranya sembako dan air bersih. Namun juga atas permintaan dari desa setempat sehingga tertib dalam administrasi. “Kita punya anggaran BTT sebesar Rp.3 miliar. Tapi dalam recovery (pemulihan) ini banyak OPD yang terlibat, jadi agak lama, saya harap warga bisa bersabar” pungkasnya. (Komang Tole)