Tanyakan Netralitas PNS  di Tabanan dalam Pilkada
 Ratusan Pendukung Jana Amerta Nglurug Kantor Bupati Tabanan
Ratusan Pendukung Jana Amerta Nglurug Kantor Bupati Tabanan
Tabanan (Metrobali.com) –
Ratusan pendukung Jana Amerta mendatangi Kantor Bupati Tabanan untuk menanyakan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ikut berpolitik praktis untuk mendukung salah satu kandidat calon bupati.
‎Indikasi adanya penggalangan PNS untuk memenangkan calon tertentu dengan mengajak para PNS terutama guru -guru untuk ikut Lomba yel-yel Eka -Jaya pada acara pesta rakyat yang akan di gelar Jumat (9/10) di lapangan umum Penebel,” kata Kordinator aksi I Made Pasek Mika Wijaya, Selasa (8/10).
‎Menurut Ketua DPC Partai Gerindra I Made Pasek Mika Wijaya ini kedatangannya ke Kantor Bupati bukan untuk mendemo PNS namun dirinya memiliki rasa kepedulian dan kasihan jika para PNS dijadikan korban oleh kekuasaan untuk melanggengkan dinasti kepemimpinan Eka-Jaya.
Pendukung Jana Amerta demo Kantor Bupati
”Dengan kedatanganya ini mudah-mudahan pimpinan daerah terutama Penjabat Bupati yang menjabat sekarang lebih ”ngeh”, sehingga  kejadian seperti ini tidak terulang kembali,”terangnya.
Adapun beberapa bukti yang dibawa berupa foto, bukti sms, rekaman Vidio latihan yel-yel salah satu kandidat yang melibatkan para guru di sekolah dasar nomer 4 Babahan Penebel.
Dengan adanya kegiatan yang di lakukan oleh beberapa guru tersebut siswa  akhirnya tidak mendapatkan pelajaran‎ yang mestinya saat itu masih dalam jam pelajaran dan langkah ini sangat kita sayangkan yang mereka lakukan.
S‎elain adanya idikasi mobilisasi PNS yang di lakukan oleh pasangan calon incumbent ada juga indikasi penyerahan berupa vaucer yang bisa ditukar dengan bansos.” Pemberian voucer sudah jelas melanggar aturan,” katanya.
Sementara itu kedatangan simpatisan Jana Amerta yang di terima langsung oleh Sekda Tabanan, I Nyoman Wirna Ariwangsa mengatakan sesuaiaapa yang disampaikan ‎oleh tim pasangan calon bupati Jana -Amerta pihaknya sudah mengirim surat ke semua instansi netralitas PNS dalam pilkada Tabanan.
 
Dengan adanya laporan dari Tim Jana Amerta Sekda akan segera memanggil Kadisdikpora dan Kepala Unit Pelaksana ‎Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kecamatan Penebel soal
‎kebenaran adanya kegiatan latihan yel-yel di sekolah yang mengakibatkan proses belajar mengajar tidak berjalan.
Setelah bertemu Sekda Tabanan perwakilan massa pendukung Jana Amerta langsung mendatangi Kantor Dinas Pendidikan  dan Olah Raga dan bertemu langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan Putu Santika.
Dalam pertemuan itu perwakilan massa menyampaikan aspirasinya terkait adanya mobilisasi PNS yang ikut Lomba yel-yel Eka Jaya. Santika menerima aspirasi dan akan segera melakukan koordinasi dengan UPTD Kecamatan Penebel apa benar ada kegiatan yang mereka lakukan di sekolah bersangkutan. ”Nah itu perlu kita croos cek dulu dan evaluasi apa benar itu seorang PNS,”terangnya.
Setelah bertemu Kadisdikpora massa langsung menuju kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kecamatan Penebel untuk bertemu Kepala UPTD, namun saat itu yang bersangkutan tidak ada di tempat, perwakilan massa hanya bertemu dengan staf UPTD dan apa maksud dan tujuan kedatanganya ‎ akan di sampaikan oleh stafnya.
Pasek menegaskan kembali kedatangannya ke Kantor Bupati bukan mendemo para PNS,tapi dirinya dan sebagai bagian masyarakat Tabanan sangat perihatin dan kasihan dengan PNS terutama guru-guru yang mestinya sebagai pendidik anak bangsa justru ikut berpolitik praktis yang mendukung  salah satu pasangan  dalam hajatan pilkada 9 Desember 2015 mendatang.
Dikatakan, tindakan yang di lakukan oleh PNS ini sudah melanggar PP No 53/2010,di mana pegawai negeri sipil di larang untuk berpolitik praktis.Dan Pasek sangat berharap kepada  panwaslu kabupaten yang mestinya berperan aktif turun ke bawah melakukan pemantuan, bukan hanya menunggu laporan saja,untuk itu data-data dan bukti yang sudah di siapkan akan kami   bawa hari ini ke bawaslu provinsi Bali.
Pihaknya berharap Bawaslu bisa langsung mengambil suatu tindakan yang tegas.  Seolah-olah apa yang dilakukan oleh pasangan calon terindikasi ada pembiayaran adanya pelanggaran. ”Jika ada temuan mestinya di tegur bukan di biarkan di langgar,”tegasnya. EB-MB