Jembrana (Metrobali.com)

Keberadaan Kelompok Ahli (Pokli) pada Pemerintahan Bupati Jembrana I Nengah Tamba dan Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna mendapat sorotan dari Fraksi Gerindra DPRD Jembrana.

Dalam pandangan Fraksi Gerindra yang dibacakan I Gusti Putu Wiradi, keberadaan Pokli dinilai belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dan juga mempertanyakan apa kewenangan Pokli.

Dalam Rapat Paripurna VII DPRD Jembrana Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 dengan agenda Pandangan Fraksi, Gerindra juga menyoroti banyaknya lampu penerangan jalan yang mati diantaranya di depan RSU Negara.

Fraksi Gerindra juga berharap agar proses lelang jabatan beberapa kepala dinas di lingkungan Pemkab Jembrana dilaksanakan dengan transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jenjang karier, kemampuan di bidangnya, semangat kerja dan loyal serta bertangungjawab pada pekerjaan menurut pandangan Fraksi Gerindra juga menjadi pertimbangan dalam memberikan promosi bagi PNS sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman. “Orang Yang Tepat Berada Pada Posisi Yang Benar” diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan masyarakat Jembrana yang bahagia berlandaskan Tri Hita Karana dengan Misi Nangun Sad Kerti Loka Jembrana

Sementara Fraksi PDIP yang dibacakan Ketut Suastika meminta agar Pemerintah Daerah dapat mengkaver BPJS secara menyeluruh tanpa ada masyarakat yang tercecer.

Fraksi PDIP juga menilai anggaran jasa pelayanan (Jaspel) Puskesmas yang dihilangkan dalam Perubahan APBD 2021 merupakan bentuk kemunduran dan mengingkari misi dan komitmen terutama pengejawantahan Jana Kerti sebagaimana visi Nangun Sad Kerti Loka Jembrana. Dan untuk itu agar Jaspel Puskesmas dianggarkan kembali pada ABPD 2022.

Sedangkan Fraksi Golkar dalam pandangannya yang dibacakan I Ketut Angpribawa menyampaikan 5 point terkait RAPBD 2022. Diantaranya agar memprioritaskan pelaksanaan Visi dan Misi pembangunan Daerah Jembrana, di sektor pendidikan agar memberikan perhatian dan fasilitas terhadap peningkatan layanan pendidikan di Poltek Negeri di Baluk dan Politeknik Perikanan di Pengambengan.

Memberikan perhatian kepada atlit-atlit berprestasi yang telah mengharumkan nama daerah. Memperhatikan kondisi jalan di Pohsanten yang rusak dan berlubang. Dan mengkaji ulang rencana untuk pembangunan Pasar Induk untuk menampung komoditi dan produk daerah Jembrana.

Fraksi Demokrat Jaya yang dibacakan oleh Ketut Suarta, mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak dan mengelola sumber daya alam serta aset aset daerah yang lebih baik. Melakukan penguatan kualitas belanja daerah melalui peningkatan kualitas belanja modal yang produktif. Efisiensi belanja non prioritas dan efisiensi pembiayaan yang dilakukan melalui pengendalian defisit anggaran dan penyertaan modal.

Fraksi Demokrat Jaya juga memberikan 5 point masukan diantaranya setiap dana yang dianggarkan harus terukur dan sesuai sasaran dan target yang diharapkan. Tim anggaran eksekutif dan tim anggaran APBD bisa secepatnya melengkapi kegiatan di SKPD. Program seperti fasilitas antar jemput gratis untuk pelajar SMP dan SMA, pemberian bantuan kepada kelompok Makepung, bedah rumah bagi keluarga tidak mampu dn bantuan  ke banjar-banjar  seperti yang pernah diwacanakan bisa secepatnya diwujudkan. (Komang Tole)