Badung, (Metrobali.com)

Ketua DPRD Badung Putu Parwata meminta masyarakat tak lagi nyinyir terhadap pemerintah. “Hal ini karena pemerintah sudah menjawab apa yang menjadi kegalauan masyarakat,” ujar Putu Parwata usai memimpin rapat paripurna perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun 2024, Selasa (23/7/2024).

Putu Parwata menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan pemerintah pada rapat paripurna di atas. Pertama, ada kegalauan masalah air. Sekarang sudah dijawab. Dalam anggaran perubahan KUA PPAS 2024, untuk air sudah dianggarkan Rp 176 miliar. Ini untuk melakukan suatu normalisasi pipanisasi baik pipa transmisi, distribusi, dan beberapa hal termasuk reservoar yang akan dibangun oleh pemerintah.

“Ini jawaban, jangan sampai ada orang nyinyir-nyinyir lagi. Jadi pemerintah tidak peduli dan lain sebagainya. Ini adalah fakta yang sudah kita sampaikan. Jadi kami bicara apa yang disampaikan oleh pemerintah yang akan dikaji. Jadi kami sudah mencatat itu soal air,” tegasnya.

Kedua, tegas Parwata, soal sampah. Sampah ini merupakan masalah yang memang harus diselesaikan dari tahun ke tahun. Tetapi ingat, Pemerintah Kabupaten Badung yang dikomando Bupati Giri Prasta sudah berupaya maksimal. “Dokumen yang kami terima disampaikan tadi kepada DPRD itu jumlahnya Rp 173 miliar. Dari anggaran perubahan ini untuk segera dan nanti tanggal 7-8 Agustus akan ada ahli dari Korea akan memberikan solusi dalam mengatasi persoalan sampah,” ungkapnya.

Dia mengaku nanti akan berdiskusi, tim dari Prof. Byoon dari Korea akan memberikan beberapa masukan. Bagaimana clear-nya sampah, supaya kita kekurangan sampah, jangan malah kelebihan sampah. Ini adalah satu model yang akan kita terapkan bersama-sama. “Nanti tanggal 7 Agustus, tetapi pemerintah sudah kongkret menunjuk angka bahwa untuk sampah Rp 173 miliar. Harus clear di Badung ini, TPST dan sebagainya, penanganan sampah desa,” katanya.

Selanjutnya, penataan lingkungan. Menurut Putu Parwata, banyak orang yang nyinyir ini trotoarnya tidak bagus, ini jalannya tidak bagus dan lain sebagainya. Ini dijawab oleh pemerintah. Disampaikan tadi, pembangunan lingkungan agar asri dan daya tarik pariwisata terus bisa kita tingkatkan, pemerintah menganggarkan Rp 898 miliar. Ini belum untuk jalan. Untuk jalan dianggarkan Rp 948 miliar. Inilah kepekaan pemerintah untuk mengatasi apa yang menjadi masalah riil seperti kemacetan dan sebagainya.

Penataan-penataan lingkungan yang dilakukan oleh Perkim, ujarnya, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 200 miliaran. Ini komitmen pemerintah. “Jadi dengan demikian, besok kami akan melakukan kajian bersama fraksi-fraksi mendalami lagi agar di era Bupati Giri Prasta ini betul akan bisa mewujudkan kebahagiaan yang berkelanjutan melalui pembangunan-pembangunan yang memang menjadi mandatori atau prioritas sehingga, kenyamanan ini tetap berjalan.

Di samping itu, hal-hal yang menyangkut soal lingkungan, bencana dan antisipasinya juga sudah dipasang yang namanya biaya tak terduga (BTT) Rp 75 miliar dan di bencana sudah dianggarkan sekitar Rp 25 miliar. “Jadi kita tidak tahu kapan bencana akan hadir, tetapi pemerintah sudah sigap. Ini kami akan lakukan penyelarasan-penyelarasan hari ini dan besok sehingga apa yang dirancang pemerintah dapat kita sepakati dan kebahagaiaan kesejahteraan Badung bisa berkelanjutan,” tegas Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung tersebut. (RED-MB)