Ketua DPRD Badung Putu Parwata

Mangupura, (Metrobali.com)

Bocoran mengenai besaran bantuan langsung tunai (BLT) yang akan dikucurkan kepada semua kepala keluarga (KK) di Badung mulai terkuak. Tiap KK berpeluang memperoleh masing-masing Rp 300.000 dengan alokasi anggaran di atas Rp 30 miliar lebih.

Ketua DPRD Badung Dr. Drs. Putu Parwata MK, M.M. saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (16/7/2021) mengungkapkan besaran dana yang akan diperoleh tiap KK di Badung serta anggaran yang dialokasikan. “Ya, dianggarkan Rp 30 miliar lebih,” ungkap Sekretaris DPC PDI Perjuangan tersebut.

Anggaran tersebut, ujar Putu Parwata, merupakan hasil refocusing dari kegiatan lainnya yang dinilai belum mendesak. Sementara jumlah penerima diprediksi sekitar 125.000 KK dan tiap KK akan memperoleh masing-masing Rp 300.000.
Menurut politisi PDI Perjuangan asal Dalung Kuta Utara tersebut, pada saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat saat ini, semua kegiatan masyarakat dibatasi. Sejumlah kegiatan yang tidak esensial pun harus tutup. “Karena itu, masyarakat perlu memperoleh stimulus berupa kompensasi untuk bisa menyambung hidup dan kehidupannya,” ujarnya.

Karena itu, selaku Ketua DPRD Badung, Putu Parwata mendesak eksekutif dalam rapat-rapat kerja untuk mengalokasikan dana stimulus untuk kompensasi. “DPRD memiliki hak budget atau penganggaran. Karenanya, kami selaku Dewan mendesak agar anggaran yang ada difokuskan untuk bantuan penanganan covid. Selain penanganan covid-19, anggaran juga fokus untuk dampak-dampak sosial yang ditimbulkan pandemi ini,” tegasnya.

Untuk bisa dilaksanakan, katanya, dia meminta TAPD untuk merekap anggaran yang ada kemudian dikurangi untuk biaya-biaya mandatori seperti untuk kesehatan dan pendidikan. Sisanya bisa salah satunya untuk memberikan stimulus kepada masyarakat. “Ingat stimulus ini bisa saja berlanjut tergantung kemampuan keuangan daerah,” katanya.

Selain stimulus berupa BLT untuk bahan pangan, Parwata juga mendesak eksekutif untuk memberikan stimulus lain berupa bantuan permodalan bagi pelaku UMKM di Badung. Saat ini, banyak usaha UMKM bisa jalan di tengah pandemi dengan menggunakan digitalisasi. “Di sinilah pemerintah perlu hadir untuk memberikan bantuan kepada UMKM sehingga usahanya tetap menggeliat di masa pandemi saat ini,” tegas Parwata yang juga dikenal sebagai pengusaha di sektor kesehatan dan pendidikan ini. (SUT-MB)