Denpasar (Metrobali.com)

Anggota Komisi II DPRD Kota Denpasar dari Fraksi Partai Golkar, I Putu Oka Mahendra memberikan apresiasinya kepada Pemkot Denpasar terkait dibukanya ruang Jalur Covid pada pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 di Sekolah Negeri.

“Dibukanya ruang tersebut menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk masyarakatnya yang terdampak yang hingga saat ini belum juga pulih, dan itu terjadi pada semua lapisan masyarakat kota Denpasar, hal ini juga menyebabkan begitu sulitnya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Apalagi ditambah beban biaya pendidikan. Sehingga pemerintah membuka Jalur Covid tersebut untuk menampung anak-anak yang terdampak pandemi ini. Dan kriteria Jalur Covid ini sudah jelas untuk masyarakat umum namun tidak termasuk TNI, Polri dan ASN,” terang Oka Mahendra.

Terkait dengan pelaksanaannya, juga dilakukan secara online dan bisa diakses di PPDB Kota Denpasar dan jumlahnya juga cukup lumayan besar, kurang lebih sekitar 824 siswa, “Maka disinilah kita memberikan apresiasi dengan melihat bahwa Pemkot Denpasar peduli dan hadir dalam memenuhi kewajiban amanat UU Wajib Belajar 9 Tahun,” tambahnya.

Peluang dibukanya Jalur Covid ini karena melihat kondisi yang terjadi yaitu masih ada tersisa sekitar 800an siswa yang tercecer dari persaingan di Jalur sebelumnya seperti Jalur Prestasi, Afirmasi, Inklusi dan Zonasi.

“Persyaratannyapun sudah jelas-jelas telah disampaikan bahwa dari jalur formal, bagi pekerja di perusahaan-perusahaan yang terkena imbas, cukup melampirkan surat pernyataan pemberhentian kerja dan disahkan di Dinas Tenaga Kerja, demikian pula halnya dengan perusahaan yang hanya memberlakukan jam kerja hanya seminggu sekali maka hal itu dinyatakan berhak pula,” ungkap Putu Oka Mahendra.

Sementara terkait keluhan Sekolah Swasta yang hingga saat ini masih sedikit yang mendaftar ke sekolahnya, Oka Mahendra berpendapat bahwa, ”Daya serap sekolah negeri di Denpasar sekitar 4000an paling tinggi 5000. Sedangkan lulusan SD tahun ini ada 13000an, jadi masih sekitar 9000an yang berpeluang untuk masuk sekolah swasta. Jadi jangan salahkan pemerintah kalau tidak dapat murid. Meski dibuka sekolah baru pun tetap saja daya tampung sekolah negeri masih terbatas rombelnya. Paling banget 6 Rombel,” katanya.

Baca Juga :
Bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kota Denpasar, Fakultas Kedokteran Hewan Unud Laksanakan pemeriksaan Kesehatan Hewan Qurban

Menurutnya, Pihaknya juga sependapat bahwa demi memenuhi unsur keadilan, pemerintah hendaknya memberi subsidi bagi siswa di sekolah swasta. “Saya setuju kalau pemerintah memberikan subsidi ke siswa yang sekolah di perguruan swasta. Misalnya Rp. 1 juta/pertahun. Kalau tahun ini kondisinya seperti ini masih dalam kesulitan keuangan karena Covid, maka pemerintah bisa mencicilnya dua tahun ke depan. Demikian pun dengan guru ASN yang diperbantukan di sekolah swasta agar pemerintah tidak menarik mereka kembali demi meringankan keuangan sekolah swasta,” pungkasnya. (hd)