Denpasar (Metrobali.com) –

 

Begitu kuatnya domiinasi dan intervensi anggota dewan untuk menampung para siswa dan memaksakan masuknya siswa ke sekolah negeri dengan alasan politis ingin membantu para konstituennya agar putra-putrinya bisa sekolah di sekolah negeri. Menjadi suatu fenomena yang miris terjadi dan hal itu konon sudah menjadi kebiasaan yang terjadi dari tahun ke tahun yang dampaknya akan melanggar petunjuk tenis PPDB setiap ajaran baru.

“Bahkan hal tersebut jika dibiarkan akan menghancurkan harapan perguruan swasta dalam mencari peserta didik, mestinya ada himbauan dan larangan agar intervensi tersebut tidak boleh lagi dilakukan meskipun dengan dalih apapun,” kata salah satu Dewan Pengawas BMP, Drs. Putu Astawa, MSi. disela-sela Konsolidasi BMPS se-Bali yang berlangsung di Auditorium Yayasan Dwijendra di Denpasar, Selasa (3/8/2022).

Terlebih terkait ketentuan rombel yang sejatinya sudah diatur sebanyak 36 siswa per kelas sesuai Jukni PPDB Bali 2022 dalam prakteknya lebih dari itu. “Bisa 40 siswa bahkan lebih. Kondisi ini tidak saja mempengaruhi saya tampung swasta jadi berkurang juga dari sisi pembelajaran jelas kurang efektif karena jumlah siswa berjubel dalam kelas,” ungkapnya.

Belum lagi akibat kelebihan siswa, sekolah (negeri) kemudian memanfaatkan lab dan perpustakaan jadi ruang belajar. Permasalahan makin kompleks dengan terus bertambahnya sekolah negeri baru. “Sehingga keberadaan sekolah swasta makin terdesak karena jumlah muridnya terus menipis,” tambah Astawa.

Mestinya, Kedepan tidak boleh lagi ada hegemoni anggota dewan yang seenak udelnya memasukkan peserta didik yang berdalih ingin membantu konstituen pemilihnya, mirisnya tidak ada satu lembaga pengawas pun memberikan atensi atas persoalan ini.

“Kalau 1 anggota Dewan menitipkan 10 peserta didik, maka bisa dibayangkan berapa jumlah siswa ‘titipan’ yang masuk,” tuturnya.

Baca Juga :
Jokowi batal Hadiri Rakernas PDI-P di Bali

Pihak pengelola sekolah swasta berharap aturan yang sudah ada bisa dijalankan secara konsisten. “Kita berharap pemerintah juga memperhatikan keberlangsungan sekolah swasta yang saat ini juga menyerap tenaga kerja ribuan orang. Kalau sekolah swasta tutup, mau dikemanakan mereka,” pungkas Astawa.

 

Pewarta : Hidayat