Foto: Ketua DPW PSI Provinsi Bali I Nengah Yasa Adi Susanto (tengah) dalam kopdarwil DPW PSI Bali, Minggu (16/5/2021).

Denpasar (Metrobali.com)-

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Bali terus bergerak mamanaskan mesin partai dengan melakukan konsolidasi internal dan menguatkan serta melengkapi struktur organisasi. Hal ini dilakukan juga untuk memantapkan dan mematangkan serta menggenjot persiapan verifikasi administrasi partai politik (parpol) jelang Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.

“Kami terus memanaskan mesin partai dan mengingatkan DPD dan DPC PSI se-Bali untuk melengkapi berbagai syarat untuk verifikasi administrasi parpol,” kata Adi Susanto ditemui usai memimpin Kopi Darat Wilayah (Kopdarwil) DPW PSI Bali yang dirangkai dengan pelatihan pembuatan Eco Enzym, Minggu (16/5/2021) di Denpasar.

Adi Susanto mengungkapkan target dari DPP PSI bahwa persiapan syarat kelengkapan untuk verifikasi administrasi parpol seharusnya sudah selesai bulan Juli. “Tapi ada beberapa DPD yang belum memenuhi sehingga kami dari DPW memberikan arahan dan motivasi kepada mereka,” ujar pria yang akrab disapa Jro Ong ini.

Ia mengakui beberapa DPD PSI di Bali belum melengkapi kepengurusan di tingkat DPC (kecamatan) 100 persen. “Meskipun di UU Pemilu disyaratkan kepengurusan DPC minimal 50 persen, tapi kami di PSI mensyaratkan dan menargetkan kepengurusan 100 persen DPC harus terbentuk. Kemudian punya kantor dan anggota minimal per kabupaten/kota itu 2.000 orang, sekalipun syarat verifikasi itu 1/1000 (seperseribu) dari jumlah penduduk,” tutur Adi Susanto.

Hingga saat ini 5 DPD Kabupaten/Kota sudah hampir merampungkan 100 persen kepengurusan DPC dan target lainya. “Sementara sisanya terus kami motivasi dan genjot agar bisa mencapai target. Tapi kami maklumi juga karena situasi pandemi ini ada keterbatasan dan kita tidak bisa mengumpulkan banyak orang,” tegas politisi asal Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasemi ini.

Di sisi lain terkait kepengurusan, PSI juga terus memberikan ruang kepada generasi muda untuk bergabung menjadi pengurus. Hal ini terbukti di banyak DPC seperti di kecamatan di Denpasar, pengurus DPC PSI mayoritas anak-anak muda, bahkan banyak yang di bawah umur 25 tahun.

“Tapi kami tetap memberikan ruang dan mengajak yang senior. Jadi tidak menutup kemungkinan para politisi senior yang sudah berpengalaman untuk bergabung di PSI dan membimbing para anak-anak muda ini,” imbuh Adi Susanto yang dalam kesempatan ini juga menerangkan ke depan PSI akan lebih banyak juga melakukan pelatihan mengenai Eco Enzym di seluruh Bali.

 

Sebelumnya di awal tahun 2021, DPW PSI Bali telah melengkapi struktur organisasi kepengurusan dengan  telah membentuk direktorat pertamanya yakni Direktorat Hukum dan Advokasi yang  juga menjadi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PSI Bali.

Direktorat Hukum dan Advokasi yang juga menjadi LBH PSI Bali ini diisi para pengurus PSI yang terdiri atas 16 orang advokat muda profesional termasuk yang magang yang siap membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

LBH PSI Bali ini memberikan bantuan hukum gratis dan siap terjun membantu masyarakat pencari keadilan yang membutuhkan bantuan hukum, terutama dalam kasus kebebasan berpendapat, kekerasan perempuan dan anak, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), kasus pertanahan yang menimpa rakyat kecil, hingga masarakat yang mendapat ketidakadilan di hadapan hukum. (wid)