Proyek Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung “Melukai” Rakyat Miskin di Bali
Tanah Bukit Buluh Dikeruk untuk Mengurugan Proyek Pusat Kebudayaan Bali
Maka masa depan proyek PKB ini memiliki peran strategis yang bermasa depan karena keluar dari wilayah SARBAGITA, tetapi bersamaan dengan itu, dilaksanakan tanpa survey pasar dan studi kelayakan yang optimal, proyek PKB ini dilaksanakan dengan kebijakan publik yang terindikasi UGAL UGALAN, karena jelas belum waktunya untuk dimulai, karena potensi pasar pengguna dan penikmat seni belum tampak ada gambaran yang jelas, sehingga proyek PKB ini berpotensi MANGKRAK di masa depan
Oleh : Dr. I Gede Sudjana Budhiasa, Forum IKMB- Kubutambahan
Selama 5 tahun kita mendapatkan tontonan menarik, Pemerintah Provinsi Bali lebih banyak menampilkan kebijakan politik, ketimbang kebijakan publik. Menolak perhelatan pesta olah raga U20, serta lebih banyak mengurus pariwisata dengan mengabaikan warga miskin, dengan anggaran APBD yang lebih banyak terkuras untuk membiayai MDA, dan desa adat, bahkan ada media publikasi yang sangat besar, tampak seperti menghambur-hamburkan dana APBD dengan pengawasan yang sangat lemah, sementara warga miskin tidak tersentuh sama sekali.
Membangun PKB Klungkung yang sangat beresiko menjadi mangkrak, sementara peninggalan Kawasan PKB bersejarah ART CENTER dari peninggalan kepemimpinan Ida Bagus Mantra tenggelam dan tamat sudah. Proyek PKB Klungkung sangat besar dengan 300 Ha luas tanah, dibiayai dengan hutang PEN sebesar 1.5 triliun yang baru dalam tahap pembebasan tanah, sementara pengisian bangunan dengan mengundang investor swasta, justru menjadi beban Gubernur baru, sungguh jika tidak ada investor yang berminat, maka proyek PKB Klungkung dapat dipastikan MANGKRAK, dan tidak lebih baik dari nasib Wisma Atlet Hambalang yang mengkrak, atau setara dengan Hotel di Bedugul yang menjadi rumah hantu.
Maka proses berikutnya, kebijakan publik yang terindikasi ugal ugalan ini akan berdampak kepada penurunan potensi anggaran APBD untuk pelayanan public warga Bali, karena harus tersita oleh pembayaran cicilan hutang berupa beban hutang APBD yang harus dilunasi secara mengangsur sebesar 1.5 triliun.
Adakah Pemprov memiliki proyeksi, bahwa hutang PEN itu akan dibayar dari pendapatan pemerintah Bali yang bersumber dari investasi di PKB itu ?. Pertanyaan berikut, adakah rakyat Klungkung akan mendapatkan benefit dari kehadiran PKB ini?. Dua pertanyaan diatas membuat kita sungguh sungguh gelisah, karena destinasi wisata kita dengan kapasitas isian hotel masih masih berkisar 40% terisi dari kapasitas hotel yang tersedia di Bali, sementara PKB belum menjadi tontonan seni wisatawan domestik atau asing selama 5 tahun terakhir, karena banyak hotel di Bali sudah menyediakan seni budaya Live, sehingga PKB bukan sesuatu yang dapat menyediakan secara rutin kebutuhan hotel dalam rangka pelayanan tamu mereka.
Proyek PKB yang sangat meraksasa ini menelan dana pinjaman Rp. 1.5 triliun, sudah akan pasti mengurangi hak rakyat mendapatkan layanan, karena akan digerus membayar cicilan, sementara belum tampak ada kepastian proyek PKB ini menjadi minat para pengusaha untuk berinvestasi.
Adakah secercah cahaya untuk memastikan pembanguan PKB ini TIDAK MANGKRAK? Ini tentu akan terjawab jika PKB telah memiliki studi kajian yang lengkap tentang potensi pangsa pasar, secara mandiri diluar potensi pasar pagelaran LIVE dari seni budaya lokal, hal yang belum pernah ditampilkan di media tentang potensi pasar PKB Klungkung yang akan digerakkan.
Tampilan proyek PKB yang super megah ini, sejauh pandangan saya, SEBETULNYA BELUM SAATNYA, perlu mengkajian yang lebih mandalam, libatkan survey pasar, dibuat ROAD MAPP tentang penelitian pasar secara cermat, karena selama kegiatan PKB, dominasi penonton adalah warga Bali se kabupaten/kota, hanya sedikit dari komponen wisatawan domestik maupun asing, karena karya seni Bali sudah ditampilkan di banyak hotel sebagai kegiatan Live.
Adakah kita akan memindah dan menggeser pertunjukan Live di hotel untuk digeser ke PKB Klungkung, tentu bukan kebijakan yang arif, karena hotel sangat berkepentingan meoaksanakan pergelaran seni dalam strategi mereka untuk mendapatkan kunjungan tamu secara berulang (Consumer Loyalty).
Tentu berebut pangsa pasar yang sudah ada adalah intervensi Pemerintah dalam bisnis perhotelan itu tdak dapat dibenarkan, dengan argumentasi apapun, bajkan apalagi dengan Perda. Kebijakan publik Pemerintah yang memberangus layanan hotel untuk menyamankan para tamunya, dapat mengandung bahaya, bahwa pemrintah mematikan potensi dan kreativias management hotel dalam membangkitkan layanan pasar untuk menjaga bahwa customer mereka berkunjung kembali secara berulang pada tahun berikutnya.
Maka itu, belum menjadi tampak jelas dikaji secara terbuka di Media, tentang potensi pasar dari proyek PKB dengan luas lahan 300 Ha yang sangat superior itu, seharusnya publik wajib mendapatkan informasi, karena mempergunakan anggaran APBD milik rakyat Bali.
Gubernur baru, meski bersumber dari pemerintah pusat, untuk mengisi kekosongan pemerintahan selama 1 tahun 5 bulan, kita berharap dapat dibenahi kebijakan publik yang lebih berorientasi kepada pembangunan non fisik seperti warga miskin dan miskin ekstrim yang masih dalam jumlah ribuan di semua kabupaten/kota. Berdasarkan teori yang tersedia, kemiskinan bersumber dari ketimpangan pendapatan rumah tangga dan ketimpangan wilayah.
Maka keduanya saling terkait satu sama lain, bahwa tidak mungkin bisa dituntaskan kemiskinan rumah tangga tanpa memperhatikan kesenjangan wilayah, maka pusat kemiskinan di Bali, secara geografis, terdapat di Bali utara, Bali Timur dan Bali barat, yang memang sangat minim investasi dan sumber sumber pekerjaan diluar sektor pertanian.
Maka masa depan proyek PKB ini memiliki peran strategis yang bermasa depan karena keluar dari wilayah SARBAGITA, tetapi bersamaan dengan itu, dilaksanakan tanpa survey pasar dan studi kelayakan yang optimal, proyek PKB ini dilaksanakan dengan kebijakan publik yang terindikasi UGAL UGALAN, karena jelas belum waktunya untuk dimulai, karena potensi pasar pengguna dan penikmat seni belum tampak ada gambaran yang jelas, sehingga proyek PKB ini berpotensi MANGKRAK di masa depan.