Denpasar (Metrobali.com)-

Program bedah rumah yang digelar Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Bali bersama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali ternyata sempat diselidiki pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Ini terkait dengan dugaan adanya double anggaran untuk program itu.
Direktur Utama BPD Wayan Suja mengakui pernah diminta memberikan keterangan mengenai masalah itu kepada Kejati. “Saya memberikan klarifikasi saja, karena dikatakan ada dobel anggaran dalam program bedah rumah,” katanya dihubungi wartawan lewat telepon, Selasa (14/5/2013).

“Soal ada tidaknya doble anggaran silahkan tanya ke Depsos atau BK3S,” tegasnya. Menurut versi Suja, program bedah rumah tahun anggaran 2011 dan 2012 itu sudah dilaksanakan sesuai anggaran yang tersedia. Sebanyak 390 rumah telah diselesaikan dalam program bedah rumah bersama BPD.

Program tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan BK3S Provinsi dan Dinas Sosial Provinsi Bali di mana target rumah yang dibedah diharapkan mencapai 13 ribu unit.”Karena BK3 S dan Depsos tidak memiliki anggaran sehingga BPD membantunya,” imbuh Suja.

Karena itu, dia mengaku heran jika kemudian muncul masalah dikatakan terjadi dobel anggaran dalam merealisasikan program bedah rumah tersebut. Dia juga menjelaskan, bahwa sudah ada tahapan dalam pelaksanaan program itu dan semua sudah direalisasikan.

Sementara itu pihak Kejati belum bisa memberikan keterangan. Humas Kejati Bali Ashari mengaku belum mengetahui kasus itu karena belum lama bertugas. “Saya laporkan dulu ke pimpinan dan nanti akan saya hubungi,” katanya. BOB-MB