Foto: Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry yang juga Wakil Ketua DPRD Bali (tengah) di sela-sela rapat TAPD dan Banggar DPRD Provinsi Bali membahas KUA/PPAS 2023 yang dilaksanakan tanggal 5 Agustus 2023 di Ruangan Rapat Gabungan DPRD Bali.

Denpasar (Metrobali.com)-

Partai Golkar Provinsi Bali kembali menununjukkan keberpihakannya kepada rakyat. Partai berlambang pohon beringin ini terus berupaya mengawal dan memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Salah satunya terkait dengan keberadaan tenaga kontrak.

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry menegaskan Partai Golkar Bali menolak dihapuskannya tenaga kontrak di Bali, dan tetap mengusulkan agar honor tenaga kontrak dipasang di anggaran induk 2023 atau APBD Bali Induk 2023.

“Bukan saja tetap dianggarkan, tetapi juga kami menolak dan berjuang agar tenaga kontrak tidak dihentikan kontraknya, sebelum solusi konkret bisa dilahirkan untuk memberikan keadilan dan keberpihakan kepada mereka,” kata Sugawa Korry yang juga Wakil Ketua DPRD Bali ini.

Pandangan tersebut juga telah disampaikan Sugawa Korry di sela-sela rapat TAPD dan Banggar DPRD Prov Bali, membahas KUA/PPAS 2023 yang dilaksanakan tanggal 5 Agustus 2023 di Ruangan Rapat Gabungan DPRD Bali.

Pihaknya berharap pemerintah konsisten dalam upaya penanganan dampak Covid-19, dimana pemerintah selalu menyarankan kepada pihak swasta untuk tidak melaksanakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) agar tidak terjadi pengangguran di masyarakat. Hal yang sama pula harusnya dilakukan pemerintah terkait nasib pegawai atau tenaga kontrak ini.

“Untuk itu, sebelum solusi terhadap para tenaga kontrak Pemda disiapkan, kami menolak upaya pemerintah untuk memutus hubungan kerja mereka,” tegas politisi asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ini.

Baca Juga :
Ini dia "temuan" Sandiaga Uno

“Hal ini sangat penting kami sampaikan, dalam rangka menunjang kinerja pemerintah daerah maupun upaya meminimalisir dampak sosial yang ditimbulkan,” sambung peraih Doktor di bidang Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang ini. (dan)