DPD RI Kunker ke Bali 1

Denpasar (Metrobali.com) –

Pro dan kontra tentang revitalisasi teluk Benoa semakin memanas, hal ini membuat Komisi III DPRD Provinsi Bali berinisiatif untuk membuka ruang dialog guna mendengarkan pandangan dan menyerap aspirasi masyarakat Bali baik yang mendukung atau menolak terkait revitalisasi teluk Benoa.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Bali, I Nengah Tamba saat menerima audiensi DPD RI, di Gedung Wiswashaba, Pemerintah Provinsi Bali, Jumat (13/2).

“Kami akan memanggil pihak yang pro terhadap revitalisasi teluk benoa untuk memaparkan secara jelas apa yang menjadi mamfaat bagi Bali ketika dilakukan revitalisasi. Begitu pun sebaliknya, pihak yang kontra juga diminta untuk memaparkan gagasan mereka mengapa menolak wacana revitalisasi teluk benoa, dan apa manfaatnya bagi Bali ketika tidak dilakukan revitalisasi,” katanya.

Lanjutnya, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil semua pihak, baik yang mendukung ataupun menolak guna mendengarkan gagasan dan aspirasi mengenai wacana revitalisasi teluk Benoa.

Pihak investor yaitu PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) juga akan diminta untuk memaparkan kajian secara jelas apa yang menjadi manfaat bagi Bali ketika dilakukan revitalisasi teluk Benoa dengan kajian secara komprehensif.
“Untuk waktunya nanti kami (komisi III DPRD Bali) akan menyesuaikan dengan agenda yang ada, karena masih banyak agenda yang harus diselesaikan,” ujarnya.

Ruang aspirasi ini bertujuan agar masyarakat bisa melihat secara objektif bukan melihat secara subyektif. Komisi III DPRD Bali tidak akan berpihak, baik kepada pihak yang mendukung revitalisasi atau yang menolak.

“Kami tidak akan sepihak, tetapi berupaya untuk menyerap aspirasi dengan dasar argumentasi yang konstruktif baik dari aspek budaya, lingkungan, sosial ekonomi dan sebagainya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi polemik yang kian panjang di masyarakat Bali,”jelas kader  Demokrat ini.

Baca Juga :
Pendukung Capres Al Sisi Berpesta Kemenangan

Dikatakan Tamba, aspirasi yang disampaikan baik dari pihak yang pro atapun kontra akan diserahkan kepada tim ahli untuk mengkaji lebih dalam baik dari aspek budaya, lingkungan, sosial ekonomi dan sebagainya.

Berkaitan dengan tim ahli tersebut, lanjut Tamba, hasil dari studi kelayakan tim ahli tersebut yang akan menjadi acuan. Untuk itu, tim ahli yang dilibatkan nanti harus netral dan tidak berpihak kepada siapa pun.

“Latar belakang dari tim ahli tersebut nanti dibicarakan lebih lanjut, apakah dari Universitas Udayana atau melibatkan universitas lainnya. Intinya adalah tim ahli harus menjunjung tinggi profesionalitas sehingga hasil dari kajian tersebut bisa diterima oleh masyarakat dengan kajian yang komprehensif,” pungkas politisi asal Jembrana ini.SIA-MB