“Jadi kalau tadi Adinda Bahlil menyampaikan perlu konglomerat baru. Perlu saya ingatkan bahwa 3 tahun lalu saya sudah minta kepada HIPMI, Kadin, 20 nama (konglomerat baru). Tapi sampai sekarang saya belum dapat 20 nama itu. Saya tidak tahu apakah masih dalam proses seleksi atau dalam proses yang lainnya,” kata Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Musyawarah Nasional XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Senin.

Bahlil yang dimaksud adalah Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Bahlil Lahadalia.

Dalam sambutannya Bahlil mengatakan bahwa tidak ada konglomerat di Indonesia yang berhasil tanpa campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah yang dimaksud adalah dengan menciptakan aturan yang mendukung bisnis pengusaha.

“Tetapi benar bahwa perlu konglomerat-konglomerat baru di negara kita dan peluang itu sangat besar sekali ada,” tambah Presiden.

Presiden pun berjanji bahwa pemerintah akan turun tangan untuk memberikan jalan munculnya konglomerat-konglomerat baru.

“Memang pemerintah perlu turun tangan, memberikan jalan, memberikan peluang-peluang yang ada kepada mereka dan pemerintah akan terus memperkokoh kelembagaan kabinet yang mengurus investasi, yang mampu membujuk investor untuk menciptakan berbagai macam ‘spill over’,” ungkap Presiden.

“Spill over” adalah dampak kegiatan ekonomi atau proses yang mempengaruhi terhadap mereka yang tidak terlibat langsung alias dampak yang diterima masyarakat akibat kebijakan publik.

“Kita tidak menginginkan investasi global yang hanya mengeksploitasi bangsa kita. Tidak, tidak akan seperti itu. Pemerintah akan memperkokoh kelembagaan kabinet untuk memperkuat riset dan teknologi yang mampu menyediakan teknologi agar pengusaha-pengusaha muda bisa menjadi mitra strategis bagi investor-investor global dalam industri teknologi di dunia sekarang ini,” jelas Presiden.

Presiden juga berjanji akan terus memperkokoh kelembagaan dan kebijakan di bidang perindustrian yang memfasilitasi dengan cepat tumbuhnya industri “supply chain” dari investasi global.

“Kita akan mempercepat industrialisasi nasional dengan cara-cara ini. Hilirisasi sangat-sangat penting sekali saat-saat ini dan pemerintah akan memperkokoh kelembagaan dan kebijakan perdagangan yang bukan saja piawai membuka pasar global tapi juga melindungi pengusaha nasional dari kompetisi dunia yang tidak ‘fair’,” ungkap Presiden.

Artinya, dengan implementasi cara-cara tersebut, pengusaha Indonesia tidak akan mati sia-sia akibat persaingan yang tidak adil.

“Agar semua berhasil, bukan hanya pemerintah yang harus bekerja keras, ‘mindset’ pengusaha muda juga harus berubah total. Pengusaha muda kita jangan hanya jadi pengusaha yang tergantung pada APBN. Proyek APBN maupun proyek APBD. Itu memang perlu, Iya. Tapi bidang-bidang di luar itu juga perlu dimasuki agar tidak dimasuki pengusaha-pengusaha dari luar yang masuk ke Indonesia,” ungkap Presiden.

Pengusaha muda Indonesia, menurut Presiden, harus menjadi pengusaha pembelajar yang selalu berinovasi.

“Menjadi pengusaha yang haus teknologi. Mnejadi pengusaha yang berdaya saing global. Kita harus menjadi tempat lahirnya ‘new emerging multinational bussiness’,” kata Presiden.

Hadir dalam acara pembukaan tersebut sejumlah pejabat negara seperti Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jaksa Agung HM Prasetyo, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Bahlil Lahadalia, mantan menteri perdagangan Muhammad Luthfi, Ketua Kadin periode 2015 – 2020 Rosan Roeslani, pendiri HIPMI Abdul Latif dan tokoh lainnya. (Antara)