Fahira Idris

Jakarta (Metrobali.com)-

Presiden Joko Widodo harus fokus dalam menyelesaikan ketimpangan pembangunan di kawasan perbatasan dengan mengutamakan pendekatan kesejahteraan, kata Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris.

“Pendekatan pengelolaan kawasan perbatasan harus dirubah dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan,” katanya dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Selasa (18/11).

Menurut Fahira, salah satu caranya adalah dengan menjadikan perbatasan sebagai pusat-pusat ekonomi baru, yang artinya infrastruktur harus segera dibangun.

“Ketidakberpihakan pembangunan mengakibatkan hampir semua kawasan perbatasan menjadi daerah tertinggal di mana mayoritas masyarakatnya hidup di bawah garis kemiskinan,” ujarnya.

Dia menuturkan akibatnya ada keinginan sebagian warga untuk berganti kewarganegaraan lain, di mana isu warga perbatasan yang akan bergabung dengan negara tetangga akan terus muncul selama pemerintah mengabaikan nasib rakyat.

“Saya memaklumi jika ada warga perbatasan yang ingin berpindah warga negara karena ingin mendapat kehidupan yang layak,” katanya lagi.

Dia menjelaskan mencuatnya kabar 10 desa perbatasan di Kalimantan Timur yang warganya ingin bergabung dengan Malaysia dan tiga desa di perbatasan Kalimantan Utara yang diklaim Malaysia masuk wilayahnya bukan baru ini saja terjadi.

“Infrastruktur yang serba minim, membuat warga di perbatasan tergiur untuk pindah kewarganegaraan agar bisa hidup lebih baik,” tegasnya.

Fahira menambahkan sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional, DPD akan didorong untuk membentuk tim khusus guna mengawasi kinerja pemerintah di kawasan perbatasan.

Seperti diketahui, mencuat kabar bahwa 10 desa di Kalimantan Timur di tapal batas negara yang warganya ingin bergabung dengan Malaysia. Ke-10 desa yang diisukan ingin bergabung dengan Malaysia itu adalah Long Pananeh I, Long Pananeh II, Long Pananeh III, Tiong Ohang, Tiong, Noha, Tifab, Long Apari, Long Kerioq, serta Noha dan Noha Silat. Isu lainnya di Kalimantan Utara, terdapat tiga desa, yakni Simantipal, Sinapad, dan Sinokod, yang diklaim Malaysia masuk wilayahnya. AN-MB