Rawan Ancaman Indonesia Perkuat Batas Laut

Kuta (Metrobali.com)-

Beberapa perbatasan wilayah laut Indonesia masih ditemukan banyak masalah, terutama di perbatasan wilayah negara Malaysia, Singapura, Timor Leste, dan Australia. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut DA Mamahit usai acara 5th Maritime Security Desktop Exercise 2014 (MSDE) di Kuta, Bali, Senin (16/6).

“Seringkali terjadi kesalahan penafsiran peraturan perbatasan wilayah oleh pegawai atau aparat di lapangan dan akhirnya berpotensi menimbulkan konflik antarnegara. Dan paling sering terjadi adalah dengan Malaysia. Sementara satu-satunya perbatasan wilayah laut yang sudah final adalah dengan negara Philipina,” ujarnya.

Untuk itu dalam pertemuan kali ini akan dibahas sejumlah masalah kelautan dan penanganan lintas negara. Ada beberapa isu utama yakni pertama, masalah serve and rescue. Masalah penyelamatan dan pertolongan antar negara bila terjadi kecelakaan di laut harus menjadi tanggungjawab bersama di antara negara-negara peserta. Kedua, masif disaster yakni penanggulangan bencana. Banyak sekali bencana di laut yang membutuhkan penanganan bersama. Ketiga, pendekatan hukum yakni pendekatan secara hukum internasional, terutama yang dikeluarkan oleh PBB dan hukum lokal. Keempat, enviroment protective, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dan pantai harus menjadi tanggungjawab bersama. Kelima, capacity building, pengembangan kapasitas dan kemampuan aparat yang ada di lapangan dan juga berbagai peralatan teknologi yang dibutuhkan.

Selain itu, ada juga masalah yang sering terjadi di wilayah laut. Makanya negara-negara yang tergabung dalam MSDE membutuhkan sasaran dari latihan bersama untuk bisa memiliki pengetahuan yang sama tentang situasi maritim yang terjadi saat ini, baik di negara masing-masing maupun penanganan masalah antar negara peserta. Beberapa diantaranya adalah imigran gelap, perdagangan narkoba, human traficking dan sebagainya.

Baca Juga :
Diskes Denpasar Imbau Warga Kota Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap DBD,  Lakukan Pemantauan Jentik dan Pembrantasan Sarang Nyamuk

“Makanya kita perlu kerja sama antar negara, dengan standar yang sama, dengan menggunakan hukum internasional dan menghormati hukum di negara masing-masing,” ujarnya.

Sementara Roman Quaedvlieg dari Deputy CEO Australian Customs Border Protective Services (ACBPS) Australia mengungkapkan, kegiatan latihan bersama itu juga akan melakukan evaluasi terhadap apa saja yang dilakukan selama ini. Ada beberapa penemuan baru dari masalah-masalah di lapangan.

“Tantangan semakin kompleks, bukan hanya ilegal fishing, perdagangan narkoba tetapi juga termasuk pencegahan pengrusakan lingkungan hidup. Masing-masing punya cara kerja yag berbeda-beda, sesuai dengan peraturan yang ada di masing-masing negara. Kita terus akan koordinasikan sesuai dengan standar yang berlaku,” ujarnya.

Masalah lain yang sering terjadi adalah batas wilayah kelautan di masing-masing negara. Seringkali pelaku di lapangan melakukan interpretasi yang salah dengan melanggar wilayah teritory kelautan.

“Makanya perlu ada koordinasi antarnegara, dengan mengedepankan peraturan internasional yang berlaku secara universal. Sehingga tidak ada timbul masalah di kemudian hari,” pungkas dia. SIA-MB