Denpasar (Metrobali.com)-
Politisi Partai Gerindra, Permadi menegaskan jika pernyataan Wakapolri Nanan Sukarna yang menyatakan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal polemik KPK dan Polri tak perlu dijalankan jika menyalahi etika kepolisian merupakan pembangkangan korps baju cokelat itu kepada presiden.
“Wakapolri menyatakan seperti itu. Artinya, dia berani membangkang presiden. Presiden sudah tidak punya martabat lagi,” kata Permadi saat memberi keterangan resmi soal sumpah pemuda jilid II di Center Point, Teuku Umar, Denpasar, Kamis 11 Oktober 2012.
Jika saja malam itu, ketika menyampaikan pidatonya, SBY hanya menyampaikan kesimpulan dan saran saja, menurut Permadi hal itu akan sangat baik. Tetapi, katanya, karena diurai satu persatu mengenai polemik KPK versus Polri, Permadi mengatakan semakin terlihat kebimbangan SBY.
“Berpihak ke Polri tidak, ke KPK tidak. Malah mencari jalan tengah yang terkesan mencari aman. Nah, soal penolakan Polri yang disampaikan Wakapolri itu sangat berbahaya,” kata Permadi. Permadi tak menampik jika presiden memiliki kewenangan menengahi polemik yang timbul antara KPK dan Polri.
“Tetapi instruksi presiden itu amburadul. Bias. Seharusnya sebelum ada pembangkangan, Permadi melanjutkan, Kapolri melaporkan kepada Menkopolhukam mengenai persoalan itu. “Ini mengenai masalah yang sangat prinsipil. Kalau Kapolri mengaku tidak tahu, berarti itu ada yang ‘bermain’.  “Kapolri harus memecat mereka yang bermain itu. Dan, presiden harus memecat Wakapolri atas pernyataannya itu,” imbuh Permadi.
Ia pun menyinggung persoalan yang menimpa Komisaris Novel Baswedan. Menurutnya, lantaran saat itu Novel masih bertugas di institusi kepolisian, maka kasusnya disembunyikan. Tetapi, ketika Novel sudah mengabdi untuk institusi penegak hukum lainnya, dan kebetulan menyasar kasus korupsi yang melibatkan petinggi Polri, maka Novel dipermasalahkan. “Dia langsung digasak ketika menggaruk anggota Polri,” tutup Permadi. BOB-MB