Foto: Kader senior Golkar Dewa Made Widiyasa Nida (kiri) menuntut Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry untuk meminta maaf secara terbuka kepada publik dan kader Golkar.

Denpasar (Metrobali.com)-

Pasca rapat koordinasi internal yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2025 terkait persoalan hutang partai yang berujung disomasinya Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry oleh seorang pengusaha bibit durian kane di Kabupaten Jembrana, I Gusti Kade Wiyasa dari UD. Bhakti Pertiwi, terkini Nyoman Sugawa Korry selaku Ketua DPD dituding sedang memainkan politik “drama sinetron” dengan mengaku mengalami fitnah internal atas kasus tersebut. Pandangan ini disampaikan kader senior Golkar Bali yang pernah malah melintang menjadi pengurus DPP Golkar Dewa Made Widiyasa Nida yang akrab disapa Dewa Nida.

“Pertanyaannya, fitnah internal apa yang dimaksud? Bukankah somasi yang ditujukan kepada Ketua DPD Golkar Provinsi Bali itu dilakukan oleh seorang pengusaha yang merasa hak-haknya diabaikan? Somasi adalah peringatan hukum, yang dikeluarkan setelah adanya kelalaian dan perbuatan ingkar berkali-kali yang dilakukan salah satu pihak dalam perjanjian yang akhirnya mendorong seseorang melayangkan somasi, parahnya Ketua Golkar Bali ini disomasi hingga dua kali,” kata Dewa Nida dalam keterangan tertulisnya Senin 28 April 2024.

Politisi senior Golkar yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Klungkung 2004-2009 ini juga menuding Sugawa Korry memainkan jurus juari pongah, seolah tampil bak “super hero” yang datang menyelamatkan kasus hutang partainya dengan mengklaim bahwa persoalan tunggakan hutang sudah terselesaikan dan dibayar dari uang pribadinya. “Sikap ‘ngedig tangkah’ dari Sugawa Korry ini sangat disayangkan karena terungkap bahwa dirinyalah yang sesungguhnya menjadi ‘biang kerok’ atas persoalan tunggakan hutang yang berujung somasi,” kritik Dewa Nida.

Menurutnya fakta tersebut justru terungkap dalam rapat koordinasi internal yang dipimpin dengan penuh nada emosi oleh Sugawa Korry selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, yang sempat berusaha melakukan tekanan kepada jajaran DPD Partai Golkar Kabupaten Jembrana.  “Sugawa Korry meminta mereka ikut membantu membayar hutang bibit tersebut namun permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Jembrana, I Made Suardana beserta seluruh anggota fraksinya yang ikut hadir dalam rapat koordinasi,” terang Dewa Nida.

Mereka kompak membantah dan menolak ikut serta dalam kewajiban pembayaran karena kegiatan itu murni program DPD Partai Golkar Provinsi Bali yang dilaksanakan di Kabupaten Jembrana. Sedangkan mereka hanya ditugaskan mencari titik-titik pembagian bibit dan berapa jumlah bibit yang dibutuhkan. “Penolakan itu menyebabkan tidak ada pilihan lain bagi Sugawa Korry selain menyelesaikannya sendiri daripada persoalan tersebut berlanjut ke ranah hukum,” ungkap politisi senior Golkar asal Klungkung itu.

Sesungguhnya, kata Dewa Nida, Sugawa Korry tidak perlu menyelesaikan hutang tersebut dengan dana pribadi andai sejak awal dia benar-benar menerapkan tata kelola organisasi yang baik khususnya dalam hal transparansi keuangan partai. Karena kegiatan pembagian bibit tersebut merupakan bagian dari kegiatan pendidikan politik (dikpol) Golkar Bali yang semestinya bisa dibiayai dari dana bantuan keuangan parpol yang diberikan Pemerintah Provinsi Bali tahun 2024.

“Namun hal itu tidak dilakukan dengan semestinya sehingga menjadi hutang lebih dari 1 tahun tanpa penyelesaian yang berdampak kerugian terhadap usaha masyarakat di tingkat bawah,” ujar Dewa Nida.

Menurutnya kondisi tersebut tentu menimbulkan dugaan kemungkinan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan pemerintah yang selama ini diterima Gokar Bali. Disisi lain, ramainya pemberitaan tentang somasi ini justru menunjukkan buruknya kinerja Sugawa Korry dalam memimpin Golkar Bali dalam kurun waktu 5 tahun kepemimpinannya.

“Ironisnya, kasus tunggakan hutang ini bukan pertama kalinya menimpa Golkar Bali di bawah kepemimpinannya, karena sebelumnya pernah viral juga urusan Golkar Bali tidak membayar sembako yang dibelinya dari pengusaha kecil untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat di Kabupaten Tabanan. Selalu saja terjadi, ketika masalahnya sudah viral, barulah Golkar Bali kelabakan untuk melakukan penyelesaian kewajiban hutang,” sesal Dewa Nida.

Lebih jauh, sebutnya, walaupun Sugawa Korry telah mengklaim akan membereskan masalah tersebut dengan dana pribadi, yang infonya dengan cara mencicil kepada penyedia bibit, Sugawa Korry mestinya mulat sarira, sadar terhadap masalah-masalah yang dibuatnya sendiri.

“Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral di akhir masa kepemimpinannya, Sugawa Korry harus berani meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat dan kader partai atas berbagai masalah yang membuat nama Golkar Bali negatif di mata masyarakat,” pinta Dewa Nida.

“Jangan cuma pintar memainkan drama politik dengan mengaku sebagai pahlawan dalam suatu permasalahan dan melempar kesalahan kepada orang lain. Ini bukan karakter seorang pemimpin sejati,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPD Golkar Bali Nyoman Sugawa Korry mengambil alih penyelesaian sisa utang pembayaran bibit durian dengan dana pribadi sebagai tanggungjawab selaku pimpinan partai melalui rapat koordinasi besar yang digelar di Kantor DPD Golkar Bali, Denpasar, pada Jumat, 25 April 2025. Ketua Badan Pemberdayaan Pembina Petani Golkar Bali (BP3GB) I Putu Tesan alias Jero Tesan membeberkan bahwa program bantuan bibit durian, alpukat, dan vanili untuk petani Jembrana merupakan bentuk nyata komitmen Golkar Bali. Program ini digagas atas komunikasi intensif dengan Made Suardana dan disepakati dalam beberapa kali rapat koordinasi. I Gusti Kade Wiasa ditugaskan melakukan pengadaan dan distribusi bibit ke kelompok tani binaan Golkar.

Namun, masalah muncul karena sebagian besar kader penerima bantuan tidak menyelesaikan laporan administrasi yang menjadi syarat pencairan dana, terutama karena banyak dari mereka tidak lolos dalam Pileg 2024. Akibatnya, sekitar 6.000 bibit belum terdata secara lengkap hingga akhir tahun 2024.

Sugawa Korry menolak membayar kewajiban dengan anggaran 2025 karena tidak sesuai prosedur keuangan partai. Sebagai solusi, ia memilih menanggung sendiri sisa pembayaran sebagai bentuk tanggung jawab pribadi.

“Ketua Golkar Bali setuju menyelesaikan kewajiban ini untuk menjaga marwah partai,” tegas Dewa Made Suambanegara.

Dalam kesepakatan rapat tersebut, I Gusti Kade Wiasa yang sebelumnya sempat mengeluarkan somasi terkait keterlambatan pembayaran, secara resmi mencabut somasinya dan menyatakan bahwa permasalahan telah selesai secara baik-baik.

Dalam laporan resmi DPD Golkar Bali ke DPP Partai Golkar (Nomor: B-18/GOLKARDA/IV/2025), dijelaskan bahwa seluruh polemik telah diselesaikan secara musyawarah mufakat dan dituangkan dalam berita acara resmi yang ditandatangani seluruh peserta.

Hal ini juga menegaskan bahwa program bantuan bibit merupakan bagian dari agenda besar Partai Golkar untuk membantu masyarakat petani di seluruh Bali, termasuk Jembrana. Dengan selesainya polemik ini, Golkar Bali menunjukkan komitmen nyata terhadap ketertiban organisasi, tanggung jawab moral, dan kepedulian terhadap rakyat. (dan)