Buleleng, (Metrobali.com)

Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana targetkan One Gate Data di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2022. Hal itu dimaksudkan agar ke depan tidak ada lagi permasalahan data dalam kesenjangan sosial yangmana menjadi permasalahan selama ini.

“Satu data dimaksud adalah datanya harus terus diupdate dan divalidasi. Jangan sampai orang meninggal dan pindah domisili masih tetap menjadi beban tanggung jawab daerah,” ucapnya menegaskan usai memberikan Bantuan Sosial Yang (BSU) secara simbolis serta penandatangan perjanjian kerjasama Universal Health Coverage (UHC) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dengan BPJS Kesehatan Cabang Singaraja di Gedung Kesenian Gde Manik Singaraja, pada Selasa, (18/10/2022).

Iapun mengatakan dalam mewujudkan One Gate Data itu, peran aparat desa diharapkan aktif dalam program ini. Karena Pemerintah Desa paling dekat dengan masyarakat. Di samping itu, Perbekel juga paling tahu tentang mobilitas dan pekerjaan masyarakat itu sendiri.

“Makanya Perbekel diajak kerjasama untuk mendata warganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai orang kaya dan punya mobil dimasukkan dalam data itu,” ujar Lihadnyana mengingatkan.

Disinggung terkait program Universal Health Coverage (UHC) dengan BPJS Kesehatan Singaraja, menurutnya melalui Penandatanganan Kerja Sama, maka pada 1 Nopember 2022 mendatang, Buleleng sudah UHC. Sehingga masyarakat yang tercecer bisa mendapatkan penanganan.

“Melalui penandatanganan kerjasama, layanan kesehatan kepada masyarakat untuk perlindungan sosial akan lebih cepat,” pungkas Lihadnyana.

Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, I Putu Kariaman Putra menjelaskan UHC ini adalah program mempercepat pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdaftar dalam DTKS atau fakir miskin dan keluarga kurang mampu yang sudah diverifikasi dan divalidasi.

“Jadi tidak semua yang dinon aktifkan dalam program kesehatan itu kita aktifkan lagi. Kalau mereka layak dengan fakta integritas perbekel, maka itu yang kita layani dan 1 hari sudah langsung jadi,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan di bulan Desember 2022, dijatah untuk mengaktifkan 1.000 peserta sesuai verifikasi dan validasi desa serta fakta integritas bisa diwujudkan.

“Itu persiapan kami membantu warga yang tercecer, bukan serta merta masyarakat mau daftar ke PBI tidak bisa. Ini edukasi kami yang memerlukan adalah warga yang tercecer. Itu yang kita amankan,” tandas Kariaman. GS