Foto : Iulustrasi. (ist)
Jembrana (Metrobali.com)- 
Pemilihan Perbekel (Pilkel) di 35 desa dari 41 desa di Kabupaten Jembrana menunggu hasil koordinasi eksekutif (Pemkab Jembrana) bersama Legislatif (DPRD Jembrana) ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sebelumnya legislatif (DPRD Jembrana) merekomendasikan agar Pilkel Seretak tahun 2019 ditunda. Penundaan tersebut disampaikan saat rapat kerja (Raker) Komisi DPRD Jembrana bersama eksekutif.
Bupati Jembrana, I Putu Artha, Rabu (19/4) mengatakan pihaknya akan segera melakukan konsultasi ke Kemendagri untuk meyakinkan pihak legislative.
“Ya, kita akan konsultasi kembali ke Kemendagri. Kalau Mendagri rasanya bisa mengabulkan seperti yang dimohonkan teman-teman di dewan, ya kita tindaklanjuti saja” ujarnya.
Terlebih kata Bupati Artha, desa sudah mempersiapkan tahapan Pilkel sehingga tidak bermasalah.
Menurutnya permasalahan ada pada anggaran Pilkel yang dianggarkan dalam APBDes. Ini sebenarnya sudah sejak awal dikonsultasikan ke Kemendagri dan diperbolehkan.
Dalam Perda lanjutnya, anggaran Pilkel dianggarkan dalam APBD. Namun karena tidak mencukupi disebabkan hanya Rp.1,8 miliar yang terpasang dari Rp.2,8 yang diusulkan.
“Kalau kurang apa boleh dari APBDes. Ini sudah kita koordinasikan ke Kemendagri. Sesuai surat Kenendagri diiyakan. Kekurangannya dibebankan  APBDes di masing-masing desa. Masalahnya hanya itu saja” ungkapnya.
Berdasarkan surat dari Kemendagri itulah kemudian ditetapkan jadwal pelaksanaan Pilkel Serentak yakni tanggal 23 September mendatang,.
“Suratnya ada di PMD. Tanpa itu kita tidak berani. Tapi untuk meyakinkan kita akan ke pusat (Kemendagri) sambil membawa bahan perubahan Perda sehingga semuanya jalan. Peraturannya supaya benar dan Pilkel bisa jalan” jelasnya.
Pihaknya tidak ingin pelaksanaan Pilkel mundur sebab tahapan sudah berjalan. Beberapa desa yang sudah menetapkan jumlah calon dan menganggakan di APBDes anggarannya akan tidak terpakai.
“Saya ingin konsultasi ke Kemendagri bersama dewan bisa segera dilaksanakan. Sehingga jawabannya bisa lebih cepat” ujarnya.
Ia juga berharap agar memikirkan dampak dari Pilkel jika ditunda. Bahkan menurutnya  bamyak yang bertanya-tanya jika Pilkel ditunda apalagi tahapan Pilkel sudah berjalan.
“Teman-teman dewan kan takutnya nantinya ada masalah. Sekarang kita menunggu dari pusat” pungkasnya.
Pewarta : Komang Tole
Editor : Whraspati Radha