Putu Wilasa12Ketua PHDI Kabupaten Buleleng I Putu Wilasa

Buleleng (Metrobali.com)-

Ketua PHDI Kabupaten Buleleng I Putu Wilasa, mengeluhkan minimnya dana operasional dan dalam hal ini, Pemkab Buleleng kurang tanggap memperhatikan keluhan parisada sebagai lembaga Pembina umat di Buleleng.”Dengan dana yang minim, kinerja kami di PHDI menjadi tersendat-sendat” keluhnya, Selasa (24/11)
Menurutnya PHDI merupakan lembaga umat yang menjaga hubungan harmonis dan kondusif melalui sosialisasi pembinaan berlandaskan Tri Hita Karana.”Kami di parisadha tidak ada sumber dana lain. Dahulu di jaman Bupati Ketut Ginantra, memiliki pola pikir supaya pengurus parisada tidak berpikir tentang uang, dan parisada diminta fokus membina umat” ungkap Putu Wilasa.
Perwujudan dari ungkapan Bupati Ketut Ginnatra ini, kata Wilasa dibuatlah sebuah Yayasan bernama Mandara Giri, yang bertugas mencari dana di PNS. Namun amat disayangkan, karena terjadi perubahan aturan, dimana tidak diperbolehkan memotong gaji para PNS. “Yayasan Mandara Giri masih ada sampai sekarang. Hanya saja, kalau berbicara tentang punia, kami memperolehnya sedikit sekali,  hanya berkisar Rp 200 ribu per kecamatan, dari sembilan kecamatan yang ada. Bagi kami, tidak cukup untuk operasional di lapangan,” terangnya.
Iapun mengungkapkan parisada hingga saat ini belum memperoleh dana optimal untuk mengelola organisasi, karena hibah tidak dapat berturut-turut setiap tahunnya. Artinya kalau tahun ini diberikan, maka tahun berikutnya tidak. “Organisasi kan tidak bisa begitu. Kalaupun memang seperti itu aturannya, agar dilebihkan untuk nantinya bisa diatur pengurus parisada dalam menjalankan organisasi,” pungkasnya.
Lebih lanjut Wilasa mengungkapkan, terhitung dari Januari – Desember 2015 ini, hanya diberi uang sebesar Rp 3 Juta, ” pungkasnya. GS-MB