Denpasar (Metrobali.com)-

Berbagai persoalan yang menimpa umat Hindu selama ini dibahas dalam rapat kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali, Sabtu (25/8) kemarin. Di antaranya persoalan pendidikan, hukum, politik, kelembagaan, dan lainnya. Termasuk maraknya kasus pelanggaran hukum terkait Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap umat Hindu selama ini.

Menyikapi hal tersebut, kini PHDI Bali secara intensif mulai membidik para calon pemimpin yang siap berjuang dalam konsep ngayah tulus iklas tanpa pamrih mengayomi dan sekaligus mengatasi beragam persoalan umat Hindu ke depannya. Di samping itu, juga menyiapkan berbagai program strategis yang bersinergi dalam menghadapi antara harapan dan ancaman kehidupan beragam di masa mendatang. terutama menyiapkan pembentukan PHDI tingkat desa Pekraman.

Ketua Sabha Walaka PHDI Bali, Prof. Dr. I Made Bakta, mengakui ke depan memang sudah seharusnya kelembagaan PHDI Bali tidak hanya ditingkat kabupaten/kota, tapi harus sampai ditingkat desa Pekraman. Hal ini sebagai langkah cepat dalam mengatasi beragam persoalan umat Hindu yang acapkali terjadi di tengah kehidupan masyarakat selama ini.

Menurutnya, tantangan umat Hindu ke depan sangat kompleks, dan komprehensif serta cukup berat dengan adanya desakan arus globalisasi yang sangat cepat. Karena itulah PHDI Bali membutuhkan calon pemimpin yang berkualitas secara intelektual dan merakyat. “Agar ruh dan taksu Bali tetap terjaga,” katanya.

Lebih jauh, Ketua PHDI Bali, Drs. I Gusti Ngurah Sudiana menambahkan bahwa umat Hindu ke depan tidak hanya dituntut mampu memproteksi diri secara personal, tapi juga harus mampu menguatkan tata nilai etika dalam kehidupan sosial budaya secara kelembagaan dalam mengatasi beragam persoalan umat Hindu di masa mendatang.

Jadi, katanya, selain menyiapkan beragam program kegiatan dalam memperkokoh keutuhan beragam umat Hindu setahun ke depan, PHDI Bali memang harus mampu menjaring sekaligus mencetak calon pemimpin Bali yang berkualitas dan memiliki pandangan serta wawasan berpikir kritis berlandaskan tata nilai adiluhung ajaran Hindu Bali. “Hal ini sangat mutlak untuk menjaga Bali dari gempuran arus budaya global,” tegasnya. IJA-MB