Foto: Ketua Umum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali, Komang Gede Subudi.

Denpasar (Metrobali.com)-

Upaya Gubernur Bali Wayan Koster untuk mewujudkan transformasi ekonomi Bali melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali mendapatkan dukungan secara nasional yang ditandai dengan diluncurkannya Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera pada Jumat (3/12/2021) yang diluncurkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihadiri sejumlah menteri.

Ketua Umum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali, Komang Gede Subudi yang turut hadir diundang dalam acara peluncuran tersebut meyakini Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menjadi tonggak sejarah kepemimpinan Gubernur Koster untuk menjadi “jalan emas Bali” mewujudkan peradaban ekonomi hijau (green economy) dan menuju rakyat Bali yang sejahtera lahir batin.

“Sangat senang sekali dengan apa yang menjadi visi Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali itu yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi karena disana pasti akan mengedepankan peradaban hijau. Kalau sudah peradan hijua dikedepakan pasti kita lebih meyakini bahwa inilah rodel model yang harus dipilih memasuki era baru. Saya sangat setuju dan sangat berharap dengan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali sesuai dengan yang diharapkan terwujud peradaban hijau tangguh dan masyarakat sejahtera sekala niskala,” kata Subudi, Sabtu (5/12/2021).

Senada dengan pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa BIPPLH juga berharap, dokumen Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali ini dapat direplikasi provinsi lain untuk mendesain ulang perencanaan jangka panjang pasca pandemi Covid-19, menuju Visi Indonesia Emas 2045. Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali ini sangat layak diduplikasi provinsi lain bahkan masyarakat dunia.

“Melalui Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali ini pemangku kebijakan bersama masyarakat saling berkontribusi membangun perekonomian yang hijau, tangguh dan sejahtera. Dari Bali peradaban eknomi hijau wajib diwujudkan untuk dunia yang sehat, maju, tangguh dan penghuninya sehat sejahtera,” kata Subudi yang juga merupakan CEO Pasifik Group-Bali, NTT, NTB (perusahaan yang sangat konsern pada investasi berbasis pelestarian lingkungan).

Pihaknya berharap Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali ini nantinya agar dilaksanakan on the track dan konsisten serta berkelanjutan. Maka ke depan jangan ada lagi penegakan hukum yang lunak terhadap oknum perusak lingkungan hidup di Bali. Ke depan jangan ada lagi kita lihat alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi bangunan gedung,perumahan, villa dan lainnya dengan dalih pengembangan pariwisata. Ke depan jangan ada lagi penambangan galian C yang sembarangan dan tidak berijin di seluruh Bali.

“Karena kalau masih ada pelanggaran lingkungan hidup di setiap jengkal Gumi Bali tentu akan menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan pelestarian lingkungan hidup kita,” tegas Subudi yang juga Wakil Ketua Umum (Waketum) Kadin Bali Bidang Lingkungan Hidup ini.

Awal minggu ini Gubernur Bali Wayan Koster sudah mencanangkan Pedoman Pengelolaan Sampah Habis di Sumber. Bagi BIPPH ini suatu gerakan yang sangat keren dari Gubernur Bali. Ini akan menjadi gerakan menyelesaikan masalah sampah langsung di sumber.

“Kita harapkan kedepan tidak ada lagi terlihat truk-truk pengangkut sampah konvoi menuju TPA. Ke depan kita harapkan tidak akan pernah menemukan gundukan sampah yang menggunung dengan baunya yang menyengat. Ke depan kontribusi masyarakat menyambut gerakan habis di sumber ini dengan berdisiplin mengelola sampah tidak sampai mengotori desa tetangga,” ujar Subudi.

Di sisi lain BIPPLH juga menyoroti upaya perlindungan bentang alam yang original yang menjadi area konservasi makin menyusut bahkan cenderung tidak steril dari aktivitas manusia. Masih ada masyarakat di pesisir hutan leluasa mengelola hutan dengan dalih pengelolaan kelompok pelestari hutan yang nyata-nyata  telah mengubah pola hutan menjadi kebun (awen) atau disulap sejenis obyek wisata ekologi yang mengeser fungsi konservasi menjadi hutan priduksi.

Masih ada beberapa tempat kawasan hutan menjadi kebun sayur dan semacamnya dan area tracking motor bike. Dilihat dari sudut keamanan justru sangat membahayakan struktur tanah dimana saat hujan turun berpotensi menjadi jalur air yang menciptakan kontur baru yang pada akhirnya mengikis tanah dan menghanyutkan pepohonan semak belukar menjadi bencana banjir bandang.

“Itulah fakta dilapangan. Kadang kita masih dengar pemangku kebijakan berdalih dan berteori menunjuk hidung menyalalahkan orang lain. Belum lagi beralibi bahwa kerusakan berawal dari prilaku tidak baik oknum-oknum masa lampau,”ungkap Subudi yang juga penekun penyelamat heritage dan Pembina Yayasan Bakti Pertiwi Jati (YBPJ), yayasan yang bergerak pada pelestarian situs ritus Bali.

Fakta ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemangku kebijakan dan masyarakat. Ke depan bentang alam bali tidak boleh lagi dirusak dengan dalih kepentingan pasilitas publik atau dalih lain serupa tapi tetap sama wujud negatifnya.

“Sekarang Bali Era Baru sudah memiliki panduan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang salah satu terjemahannya melalui Ekonomi Kerthi Bali untuk mewujudkan Bali menuju peradaban hijau,tangguh dan rakyatnya sejahtera sekala niskala. Ini harus kita dukung bersama,” pungkas Subudi yang sebelumnya merupakan pengusaha tambang sukses di Kalimantan dan kini mengabdikan diri di tanah kelahirannya di Bali untuk mengawal pelestarian alam lingkungan Pulau Dewata. (wid)