Buleleng, (Metrobali.com)

Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng melimpahkan perkara tindak pidana korupsi BUMDes Amartha Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, pada Kamis, (31/3/2022) sekitar Pukul 09.00 Wita.

Artinya Penuntut Umum pada Kejari Buleleng telah melimpahkan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Terpidana H ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan BUMDes Amarta Desa Patas Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2017. Dalam hal ini, terdakwa menjabat sebagai Ketua BUMDes Amertha Desa Patas, dimana dalam proses penyidikan ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa H dengan beberapa modus operandi. Diantaranya membuat kredit fiktif setelah dalam laporan terjadi ketidak seimbangan kas.

“Kredit fiktif dibuatkan ke masing-masing Banjar dinas, adanya cash bon dari pengurus sejak tahun 2012 sampai dengan 2018 dan melakukan penarikan uang dari rekening selalu sendiri tanpa didampingi bendahara dan hanya sekali dilakukan bersama dengan bendahara.” Jelas Kasi Intel Kejari Buleleng, AA. Ngurah Jayalantara,SH,MH seijin Kajari Buleleng, Rizal Syah Nyaman melaui pers rilisnya, Kamis, (31/3/2022).

Dikatakan, akibat perbuatan terdakwa atas nama H, BUMDes Ametha Desa Patas mengalami kerugian keuangan sebesar Rp. 581.560.725, dan terhadap Terdakwa H didakwa dengan Dakwaan Alternatif yakni Pertama Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, atau Kedua Pasal 8 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga :
KLUNGKUNG KOMIT BENTUK BNNK

“Saat ini terdakwa ditahan di Rutan Polsek Sawan untuk menunggu penetapan jadwal sidang dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Denpasar.” pungkas Jayalantara. GS