foto : Ratusan pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia berkumpul bersama Kapolda Bali, Irjen. Pol. Dr. Drs. Petrus Reinhard Golose, M.M., dalam pembukaan Rembuk Nasional Peringatan Setahun dan Tindak Lanjut Deklarasi Nusa Dua Rabu pagi (26/9/2018) di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar.

Denpasar (Metrobali.com)-

Ratusan pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia berkumpul di Bali menggelar Rembuk Nasional Peringatan Setahun dan Tindak Lanjut Deklarasi Nusa Dua pada 26-27 September 2018 ini. Rembuk nasional ini dibuka, Rabu pagi (26/9/2018) di Rama Sita Room, Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar. Rembuk Nasional ini didahului dengan keynote speech oleh Kapolda Bali, Irjen. Pol. Dr. Drs. Petrus Reinhard Golose, M.M dan  dibuka oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Bali-Nusra, Prof. Drs. I Nengah Dasi Astawa, M.Si.

Deklarasi Nusa Dua yang dikumandangkan setahun lalu ini berawal dari “Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi Melawan Radikalisme” menyelenggarakan Pertemuan Pimpinan Perguruan Tinggi (PT) se-Indonesia di Nusa Dua, 25-26 September 2017. Pertemuan yang sangat fenomenal tersebut saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, berhasil mengumpulkan 3.500-an pimpinan PT seluruh Indonesia dan dihadiri oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo.

Puncak acara tersebut adalah pembacaan Deklarasi Nusa Dua yang pada pokoknya berisi penegasan komitmen para pimpinan PT se-Indonesia untuk terus mempertahankan Empat Konsensus Kebangsaan (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945) dan penyatuan tekad melawan radikalisme dan intoleransi.

Menyadari bahwa pertemuan Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi (AKPT) di Nusa Dua, Bali merupakan peristiwa yang sangat penting, bermakna, dan bersejarah bagi bangsa ini. Semangat pertemuan tersebut harus tetap tertanam kuat dan tentu memerlukan tindak lanjut berupa perumusan gagasan-pemikiran cerdas dan bernaas dari Pimpinan Perguruan Tinggi se-Indonesia tentang bagaimana menjaga Pancasila dan mencegah berkembangnya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Terlebih bagi generasi muda Indonesia yang kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan.

Berdasarkan aspirasi dari para Pimpinan PT dari berbagai wilayah di Indonesia, khususnya para anggota Steering Committee (SC) AKPT 2017, maka pimpinan PT di Bali berinisiatif untuk kembali menjadi tuan rumah pada Rembuk Nasional Peringatan Setahun dan Tindak Lanjut Deklarasi Nusa Dua, pada 26-27 September 2018 ini. Kegiatan ini akan dihadiri 100 orang pimpinan PT se-Indonesia yang terdiri dari para SC AKPT 2017 dan seluruh pimpinan PT se-Bali.

Penggagas dan koordinator kegiatan “Rembuk Nasional Peringatan Setahun dan Tindak Lanjut Deklarasi Nusa Dua” Dr. Ida Bagus Radendra Suastama, S.H., M.H., mengatakan tujuan kegiatan ini adalah pertama merumuskan langkah-langkah konkret dalam mencegah masuknya paham radikalisme ke dunia kampus. Kedua memperkuat pemahaman Ideologi Pancasila dalam kurikulum pendidikan bagi mahasiswa dan pembinaan dosen pengajar.

Lalu  merumuskan langkah-langkah pengawasan dan pengendalian organisasi kemahasiswaan & unit kegiatan kemahasiswaan dari pengaruh radikalisme. Keempat, merumuskan strategi penyampaian Ideologi Pancasila yang efektif kepada generasi milenial. Termasuk juga menjaga kemandirian/netralitas dunia akademik dalam konteks politik praktis.

Radendra menambahkan rumusan-rumusan yang nanti dihasilkan dalam acara ini akan disampaikan langsung kepada Presiden RI”.  “Secara teknis rumusan kegiatan ini diharapkan menjadi rujukan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi, Menteri Agama, serta menteri-menteri lain penyelengara pendidikan kedinasan dalam penyusunan strategi dan kurikulum pendidikan Pancasila di kalangan PT,” kata penggagas kegiatan yang juga Ketua Yayasan Handayani Denpasar itu.

Sementara itu Kepala LLDikti VIII Prof. Nengah Dasi Astawa menyambut baik gagasan mempertemukan kembali para pimpinan PT ini. Hal ini mengingat kompleksitas persoalan bangsa dan bahaya radikalisme-intoleransi yang sedemikian nyata.

“Maka andil civitas academica merumuskan pokok-pokok pikiran pencegahan radikalisme dan penguatan ideologi Pancasila akan sangat vital, karena Pemerintah tidak mungkin bisa bekerja sendiri,” pungkasnya.

Pewarta: Widana Daud

Editor : Whraspati Radha