Pengurus PDI Perjuangan Bali Datangi Polda Bali, Laporkan 12 Akun Dugaan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong terhadap Ketum Megawati, Minta Kepolisian Usut Tuntas

Metro Bali
single-image

Foto: Pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali saat mendatangi Polda Bali.

Denpasar (Metrobali.com)-

Penyebaran berita bohong  terhadap Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Prof. Dr. (H.C.) Hj. Megawati Soekarnoputri disikapi serius jajaran kader PDI Perjuangan di Bali.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perjuangan Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Bali dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten/Kota se-Bali serentak mendatangi Kepolisian Polda Bali dan Polres Kabupaten/Kota masing-masing untuk pembuatan Laporan dan atau Pengaduan Polisi terhadap penyebaran berita bohong  terhadap Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Prof. Dr. (H.C.) Hj. Megawati Soekarnoputri di Denpasar, Selasa (14/9) Pukul. 09.00 Wita. Aksi laporan serupa juga dilakukan serentak seluruh Provinsi DPD se- Indonesia.

Laporan di Polda Bali ini diterima langsung oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kombes Pol Yuliar Kus Nugroho dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Kombes Pol Ari Satriyan, dengan surat tanda terima laporan polisi Nomor : STTLP/505/IX/2021/SPKT/Polda Bali.

“Secara umum kami sudah laporkan di Polda. Kami berharap Polda Bali menindaklanjuti dan mengusut tuntas dugaan penyebaran berita bohong terhadap Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” tegas Wakil Sekretaris Internal DPD PDIP Bali Tjokorda Gede Agung didampingi Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDIP Bali I Made Suparta.

Adapun sebagai pelapor dan atau pengadu adalah Pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali di Polda Bali dan Pengurus DPC Partai di Polres Wilayah masing-masing  yang didampingi oleh Tim Hukum DPD/DPC Partai, dengan memohon agar Yth. Bapak Kapolda Bali cq. Yth. Bapak Dir. Reskrimsus Polda Bali dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk “Mengusut Tuntas Dugaan Penyebaran Berita Bohong terhadap Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”.

Kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan serta proses hukum lebih lanjut terkait adanya dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong (Hoax) tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (2), Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; jo. Pasal 390 KUHPidana Tentang Berita Bohong; jo. Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946  Tentang  Peraturan  Hukum  Pidana.

Baca Juga :
KPU Paparkan Kesiapan Selenggarakan Pilkada Serentak

Pada kesempatan itu, pihaknya menjelaskan kronologis pelaporan tersebut, dimana pada tanggal 09 September 2021 secara terpisah dan beruntun akun twitter milik @JafarSalman23, @Icu663, @ibnupurna, @bobbyandhika7, @gandawan, @4ngelianaPutri, dan akun Instagram milik _genocid.anon3 diduga  secara  tidak  bertanggung  jawab  telah mengunduh berita yang diduga tidak benar dan bohong (Hoax) terhadap Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Prof. Dr. (H.C.) Hj. Megawati Soekarnoputri, diantaranya melalui flyer berkepala surat Palang Merah Indonesia Provinsi Jakarta dengan ucapan belasungkawa berbunyi “Segenap Keluarga Besar PMI Provinsi Jakarta mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya “Foto Ibu Megawati Soekarnoputri”.

Tidak hanya itu penyebaran berita yang diduga bohong (Hoax) tersebut juga diduga dilakukan oleh M Feri pada nomor 085727373061 dalam Whatsapp   Group Mujahid Cyber, Yosep S Kusnadi pada nomor 085794107895 dalam Whatsapp Group Mutiara Qolbu, Bambang Sugiarto pada nomor 082129879918 dalam Whatsapp Group Bela Islam.

Selanjutnya informasi dan dugaan berita bohong tersebut diduga disiarkan kembali secara terpisah oleh akun youtube milik Hersubono Point pada tanggal 09 September 2021 dengan judul konten “Ketum PDIP Megawati dikabarkan koma dan dirawat di RSPP” kemudian tanpa klarifikasi (cover both side) pada tanggal yang sama diduga diberitakan kembali oleh www.portal-islam.id dengan judul berita “Megawati dikabarkan  masuk  ICU” kemudian secara tidak bertanggung jawab penyebaran yang diduga berita bohong tersebut menjadi viral di media sosial dan pemberitaan lini masa, selanjutnya pada tanggal 12 September 2021 akun tiktok (@dhianrama18) menyebarkan video yang diduga berita bohong dengan judul konten “TURUT BERDUKA CITA TELAH MENINGGAL DUNIA IBU MEGAWATI SOEKARNOPUTRI”;

Informasi yang diduga terkualifikasi sebagai pemberitaan bohong yang diduga telah diunduh oleh akun twitter milik @JafarSalman23, @Icu663, @ibnupurna, @bobbyandhika7, @gandawan, @4ngelianaPutri, dan akun instagram milik _genocid.anon3, serta akun whatsapp milik M Feri pada nomor 085727373061 dalam Whatsapp Group Mujahid Cyber, Yosep  S  Kusnadi pada nomor 085794107895 dalam Whatsapp  Group Mutiara Qolbu, Bambang  Sugiarto pada nomor 082129879918 dalam Whatsapp Group Bela Islam, akun youtube milik Hersubono Point, serta akun tiktok milik @dhianrama18.

Baca Juga :
Sidang Lanjutan Gugatan Gubernur atas Bali Post : Saksi Nyatakan Tak Ada Wartawan BP di Tempat

PDI Perjuangan menilai akun-akun ini secara tidak bertanggung jawab diduga telah menyebarkan berita yang diduga bohong (Hoax) serta diduga melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (2), Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; jo. Pasal 390 KUHPidana Tentang Berita Bohong; jo. Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946  Tentang  Peraturan  Hukum  Pidana yang dibuktikan dengan unggahan dan unduhan pada masing-masing pemilik akun di berbagai platform digital baik twitter, instagram, whatsapp, maupun youtube yang diunggah secara terpisah pada tanggal 09 September 2021, sedangkan bagi pemberitaan yang dikeluarkan oleh www.portal-islam.id telah melanggar Pasal 1 dan Pasal 4 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan  Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.

Oleh karena dugaan penyebaran berita atau informasi bohong yang diduga dilakukan oleh: akun twitter milik (1) @JafarSalman23, (2) @Icu663, (3) @ibnupurna, (4) @bobbyandhika7, (5) @gandawan, (6) @4ngelianaPutri, akun instagram milik (7) _genocid.anon3, akun whatsapp (8) M Feri pada nomor 085727373061, (9) Yosep S Kusnadi pada nomor 085794107895, dan (10) Bambang Sugiarto pada nomor 082129879918, akun youtube milik (11) Hersubono Point, serta akun tiktok milik (12) @dhianrama18 adalah merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (2), Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; jo. Pasal 390 KUHPidana Tentang Berita Bohong; jo. Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946  Tentang  Peraturan  Hukum  Pidana.

Baca Juga :
Welcome to iMarriages, the first matrimonial website to provide

Dikatakan perbuatan yang dilakukan oleh akun- akun tersebut diatas jelas-jelas sangat mencederai dan mengganggu harkat, martabat, kewibawaan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut sangatlah disayangkan dan nyata pula menimbulkan keresahan bagi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh Indonsia dan  khususnya di Provinsi Bali yang mana memiliki basis kader/massa yang sangat militan sampai ke akar rumput;

Selain itu, seluruh kader PDI Perjuangan  juga sangat keberatan dan merasa terganggu atas perbuatan akun-akun tersebut yang telah menyampaikan berita/informasi bohong (Hoax) atau tidak pasti dan menyesatkan tersebut karena sebagai bagian dari warga Negara Indonesia khususnya masyarakat Bali sangat mengharapkan terwujudnya kehidupan yang harmonis dan kondusif terutama dalam penggunaan media sosial maupun media/jaringan elektronik lainnya.

Apabila perbuatan-perbuatan seperti ini terus dibiarkan, maka dikhawatir hal ini kedepan akan menjadi preseden buruk dan berpotensi menimbulkan terjadinya kasus-kasus serupa yang lebih pelik. “Untuk itu, pihaknya memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian melakukan tindakan lebih lanjut, respon Polda Bali sudah luar biasa,” pungkas Tjokorda Gede Agung.

Sementara itu Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDIP Bali I Made Suparta berharap agar kasus ini terungkap terang benderang. “Ada maksud-maksud jahat dari pihak-pihak dan akun-akun yang menyebar kabar bohong tentang Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. Ini agar diungkap sebab ini adalah kejahatan yang tidak berperikemanusian. Ibu Ketum kami masih ada sehat walafiat tapi dibilang sudah meninggal. Ini benar-benar jahat,” ungkap anggota Komisi I DPRD Bali ini. (wid)

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.

xnxxhd xxx18 hdxxxx xnxx hd