Herman Khaeron

Jakarta (Metrobali.com)-

Sejumlah anggota DPR RI mempertanyakan penganggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih banyak dialokasikan untuk perikanan tangkap dan pengawasan padahal target 2015 lebih besar pada perikanan budi daya.

“Terkait dengan anggaran, pada prinsip kami menyetujui tapi ada beberapa catatan,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dalam Rapat Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Kamis (12/2).

Herman mengingatkan bahwa target produksi budi daya perikanan meningkat dari 14,75 juta ton/tahun menjadi 17,59 juta ton/tahun, atau meningkat sekitar 18,9 persen. Sementara untuk target perikanan tangkap hanya naik sedikit yaitu dari 6,2 juta ton/tahun menjadi 6,2 juta ton/tahun.

Dalam berbagai program yang diusulkan pada RAPBN Perubahan Tahun 2015, rencana anggaran untuk Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budi Daya hanya Rp354 miliar.

Sedangkan penganggaran untuk Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap mencapai Rp1,095 triliun, dan penganggaran Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp626 miliar.

Bahkan, penganggaran untuk program budi daya juga lebih kecil dibandingkan dengan Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Rp560 miliar, dan penganggaran Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan serta Perikanan Rp475 miliar.

Menurut Herman Khaeron, hal itu menjadi catatan ketika ingin mencapai suatu target tetapi mesti ada pengalokasian anggaran yang operasional. “Harus ada keterkaitan antara target dan alokasi anggaran,” katanya.

Sebagaimana diwartakan, pemerintah menargetkan produksi perikanan budi daya pada 2019 mencapai sekitar 31 juta ton atau meningkat hingga lebih dari 100 persen dari hasil produksi perikanan budi daya yang ada saat ini.

“Kami menargetkan produksi perikanan budi daya lima tahun ke depan sebesar 31,32 juta ton, yang terdiri atas 22,17 juta ton rumput laut dan 9,15 juta ton ikan,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo usai Rakor Perikanan Budidaya di Kantor Kemenko Kemaritiman di Jakarta, Kamis (29/1).

Baca Juga :
Jokowi jenguk Wiranto di RSPAD

Untuk itu, menurut Indroyono, pihaknya bakal berkoordinasi dengan beragam instansi guna menyelesaikan pemilihan situs pengembangan budi daya yang mengacu pada UU Pemerintahan Daerah serta UU Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Menko Maritim menegaskan, untuk penataan zonasi atau tata ruang harus disusun pihak pemda. Namun hingga kini, pemda yang telah menyelesaikannya baru sebanyak empat provinsi dan tujuh kabupaten.

Pemerintah juga telah membentuk satuan tugas lintas kementerian di bawah kendali Kementerian Koordinator Maritim guna mengembangkan produk budi daya perikanan di Tanah Air. “Kami telah membentuk Satgas Lintas Kementerian,” kata Menko Maritim Indroyono Soesilo. AN-MB