Jakart, (Metrobali.com)

 Isu mundurnya Menteri Keuangan RI (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berseliweran tanpa henti.

Bahkan muncul tiga nama yang digadang-gadang pengganti posisi Sri Mulyani sebagai Menkeu. Dia adalah Chatib Basri eks Menkeu tahun 2013-2014, Suahasil Nazara Wamenkeu saat ini dan Bambang Brodjonegoro eks Menkeu 2014-2016.

Terlepas dari semua itu, Pengamat ekonomi yang juga sekaligus Direktur Center of Eco­nomic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memiliki pandangan bahwa setidaknya pengganti Menkeu Sri harus memenuhi empat kriteria.

Pertama, memiliki rekam jejak di tingkat internasional atau aktif maupun pernah terlibat dalam forum-forum internasional.

“Kedua, memiliki integritas yang tinggi. Ketiga, ⁠bisa berasal dari profesional atau akademisi,” kata Bhima saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (18/2/2024).

Terakhir, bakal calon pengganti Menkeu Sri Mulyani harus mampu berkomunikasi secara baik terutama pada pelaku pasar, publik maupun antar kementerian.

 

Sementara itu, Director Political Economy & Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menyebut bahwa kriteria yang pas untuk pengganti Menkeu Sri Mulyani ialah seorang ekonom di bidang makro ekonomi.

“Kriteria Menteri Keuangan adalah Ekonom Pembangunan bidang Makro Ekonomi dengan spesialisasi Kebijakan Ekonomi Fiskal,” kata Anthony saat dihubungi Tribunnews.

Adapun terkait isu mundurnya Sri Mulyani, Anthony mengatakan bahwa hal itu pernah terjadi pada saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2009 lalu.

Anthony menyebut bahwa pada saat itu kondisi perekonomian Indonesia pun tetap baik-baik saja meskipun Sri Mulyani mundur dari jabatannya. Sebab dia menilai nasib perekonomian Indonesia justru ditentukan oleh kebijakan pemerintah.

 

“Mengingat pengalaman 2009, ketika itu Sri Mulyani mengundurkan diri dari kabinet SBY, dengan alasan diterima kerja di World Bank. Tapi sebenarnya karena tersandung kasus Century, kondisi ekonomi Indonesia pasca ditinggal Sri Mulyani baik-baik saja,” ujarnya.

“Yang akan menentukan nasib ekonomi Indonesia bukan seorang Sri Mulyani, tapi kebijakan pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo,” imbuhnya menegaskan.

Sumber : Tribun Bisnis