Refly Harun 1

Jakarta (Metrobali.com)-

Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan “reshuffle” (perombakan kabinet) seharusnya tergantung kebutuhan presiden untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya.

“‘Reshuffle’ itu biasa saja dikaitkan dengan kebutuhan Presiden. Harusnya dikembalikan saja ke Presiden, apakah terbantu oleh menterinya atau tidak. Kalau presiden merasa tidak terbantu sah-sah saja melakukan ‘reshuffle’,” kata Refly Harun di Jakarta, Jumat (8/5).

Karena menurut dia, menteri merupakan pembantu presiden bukan alat dari partai politik.

Ia menegaskan, reshuffle seharusnya semakin menegakkan loyalitas dan profesionalitas para pembantu Presiden.

Namun demikian, saat ini reshuffle justru sering diributkan karena terkait dengan relasi kekuasaan.

“Ribut-ribut ini karena untuk menambah jatah (parpol), membuat relasi-relasi baru kekuasaan, sehingga reshuffle tidak makin loyal (kepada Presiden) dan profesional, malah memunculkan relasi-relasi baru,” katanya.

Ia menambahkan, bila Presiden terlalu banyak direcokin dengan kepentingan kelompok kekuasaan di luar dirinya, reshuffle kabinet tidak akan memperkuat Presiden, namun membuat hubungan kekuasaan baru. AN-MB

Baca Juga :
Putu Fitri Ertaningsih Dirikan CAP BALI Jadi Ciri Khas Fashion Asli Pulau Dewata