Jakarta (Metrobali.com)-

Peneliti politik Indonesia Public Institute Karyono Wibowo menilai keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona Laoly terhadap dualisme Partai Golkar sebagai langkah untuk mencari aman.

“Kemenkumham mengembalikan masalah tersebut ke internal partai secara politik memang paling aman bagi pemerintah dibanding harus mengesahkan salah satu pihak,” kata Karyono Wibowo dihubungi di Jakarta, Rabu.

Namun dari aspek politik, Karyono menilai langkah Kemenkumham mengembalikan masalah dualisme kepemimpina ke internal partai tidak semata-mata untuk menghindari kesan campur tangan pemerintah dalam urusan rumah tangga partai.

“Bukan pula sekadar pertimbangan hukum. Tapi ada juga pertimbangan risiko politiknya,” tuturnya.

Karyono mengatakan pemerintah berada pada posisi dilema bila mengesahkan salah satu pengurus hasil musyawarah nasional Partai Golkar.

Pasalnya, munas Partai Golkar di Bali yang memilih Aburizal Bakrie sebagai ketua umum memiliki pendukung yang cukup solid dari dewan pengurus daerah (DPD) tingkat I maupun tingkat II dan beberapa tokoh partai berpengaruh, meski ada penilaian bahwa pemilihan secara aklamasi sarat rekayasa yang mencederai demokrasi.

Sementara itu, munas di Ancol yang diselenggarakan kelompok yang mengatasnamakan Presidium Penyelamat Partai Golkar yang memilih Agung Laksono sebagai ketua umum, tidak memiliki dukungan sekuat munas di Bali.

“Disitulah posisi dilematis pemerintah dalam menyikapi dualisme kepemimpinan Golkar. Maka, langkah yang minim risiko adalah mengembalikan perselisihan tersebut ke dalam internal partai,” katanya.

Dengan keputusan itu, Karyono menilai di tubuh Partai Golkar tetap tersimpan bara api yang bisa membakar partai berlambang beringin itu apabila tidak segera dipadamkan.

“Karena itu, untuk menyelamatkan partai yang pernah berjaya di masa Orde Baru itu harus ada islah di antara kedua kubu,” katanya. AN-MB

Baca Juga :
Awarding Night Liga Perwira LPG Bali digelar perdana menjelang akhir tahun 2021

activate javascript