Jakarta (Metrobali.com)-

Pengamat komunikasi politik asal Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo menilai kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla tanpa wakil menteri merupakan keputusan tepat.

“Posisi di kementerian sejatinya hanya dipimpin oleh seorang menteri, tidak perlu wakil,” ujarnya saat dihubungi melalui ponselnya dari Jakarta, Selasa (16/9).

Menurut dia, tugas seorang menteri menjalankan tugasnya cukup dibantu oleh direktur-direktur jenderal serta deputi yang cara kerjanya sangat memahami tugas kementerian.

Karena itulah, kata dia, tanpa posisi wakil membuat kinerja lebih efektif dan menghindari penumpukan tugas sebagai pembantu presiden.

“Semoga menteri yang dipilih nantinya sesuai dengan keahlian dan tidak asal tunjuk,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unair tersebut.

Ia berpendapat, adanya posisi wakil menteri pada kabinet sekarang karena ada menteri yang tidak sejalan dengan kemauan presiden sehingga dibutuhkan orang yang mengerti dan menguasai tugasnya.

“Meski masih ada orang dari partai politik, tapi harus yang berkompeten sesuai bidang dan keahlian, khususnya latar pendidikannya,” kata dia.

Terkait dipertahankannya posisi wakil menteri luar negeri, Suko Widodo menilai tidak perlu karena banyak posisi di kementerian tersebut yang mampu bekerja maksimal, antara lain dirjen, deputi hingga duta besar.

Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla telah mengumumkan postur kabinet pemerintahan mereka, yaitu terdiri atas 34 kementerian. Sebanyak 18 kementerian akan diisi profesional nonpartai politik dan 16 diisi profesional kader partai politik.

Dalam jumpa pers di Rumah Transisi, Senin (15/9) petang, Jokowi-JK dan tim transisi memastikan postur kabinet berisi 34 kementerian sudah final.

“Sudah final, hanya nama masih ada yang belum sesuai,” kataJokowi.

Ia mengaku, belum diumumkannya nama-nama jajaran kabinetnya itu karena masih menunggu masukan atau partisipasi publik AN-MB