dr ahmad atang

Kupang (Metrobali.com)-

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang, menilai pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), telah mulai membangun politik swadaya di negara ini.

“Sumbangan masyarakat terhadap capres yang didukungnya adalah sah-sah saja, tetapi apa yang dilakukan Jokowi-JK dan kemudian mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat, merupakan budaya baru dalam membangun politik swadaya,” kata Ahmad Atang di Kupang, Senin (9/6), terkait rekening Jokowi-JK dan antusias warga untuk berpartisipasi.

Menurut dia, harus diakui bahwa selama ini konsen masyarakat dalam memberikan sumbangan pada hal-hal yang bersifat sosial, sedangkan untuk kegiatan politik baru kali ini terjadi di negara bangsa ini.

Kondisi ini terjadi karena politik selalu diidentikan dengan mereka yang punya uang, dan masyarakat justeru memanfaatkan momentum politik untuk mengeruk uang para politisi, kata Ahmad Atang.

“Jadi fenomena yang terjadi saat ini, di mana warga begitu antusias memberikan dukungan kepada Jokowi-JK dengan memberikan sumbangan berupa uang, merupakan budaya baru dalam membangun politik swadaya,” tuturnya.

Dia mengatakan, masyarakat memang harus didorong untuk membangun swadaya politik seperti saat ini agar dapat menekan politik uang dan perilaku pragmatis.

Sikap masyarakat yang demikian telah memberi pelajaran politik bagi para elite bahwa masyarakat sebenarnya mau membangun budaya politik yang beradab, namun dirusak oleh elite politik yang menginginkan kekuasaan dengan menebar uang.

Selama ini para elite politik telah salah mendefinisikan posisi rakyat dalam politik yang selalu bernuansa uang.

Padahal, masyarakt bisa menjadi sumber inspirasi dalam mengubah budaya politik di kalangan elit agar lebih beradab, tutur Pembantu Rektor I UMK ini.

“Hari ini kita patut belajar dari rakyat bahwa walaupun mereka hidup miskin, namun tidak selamanya menjadi objek politik para elite tetapi rakyat denga kesadaranya mau menjadi subjek politik,” ujarnya.

Oleh karena itu, langkah rakyat dengan mengumpulkn dana untuk membantu capres yang didukungnya tidak harus dieksploitasi berlebihan.

Hal ini wajar terjadi, bahkan di negara yang demokrasinya telah mapan juga ditemukan praktek serupa, katanya.

Karena itu, apa yang dilakukan pasangan yang diusung Koalisi PDI Perjuangan ini tidak perlu diperdebatkan, tetapi harus diapresiasi karena dalam sejarah pilpres bangsa ini, partisipasi warga dengan memberikan dukungan finansial baru pertama kali terjadi, tukas Ahmad Atang.

Pilpres 9 Juli 2014, diikuti dua pasangan capres-cawapres yakni pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa bernomor urut satu dan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla bernomor urut dua. AN-MB 

Baca Juga :
ARTIKEL : Jokowi dan kezaliman label PKI