Dr Hanibal Hamidi

Jakarta (Metrobali.com)-

Pengamat Kesehatan dari Lembaga Kesehatan Nahdhatul Ulama (LKNU) Dr Hanibal Hamidi menilai pemerintahan Jokowi-Kalla yang akan dilantik 20 Oktober 2014 harus mengintegrasikan sistem kesehatan nasional.

“Hingga kini integrasi dalam bidang kesehatan itu belum ada, sehingga rencana membuat ‘Kartu Indonesia Sehat’ akan tidak optimal di lapangan,” katanya dalam Seminar Nasional yang digelar Pusat Kajian Aksi Revolusi Mental (Permanen) di Jakarta, Rabu (17/9).

Ia mengatakan sistem integrasi kesehatan nasional akan menjamin keberadaan kartu benar-benar berfungsi optimal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk sehat.

“Tidak ada masalah, bila brandingnya nanti tetap dipegang BPJS, namun keberadaan kartu itu juga harus meyakinkan masyarakat bahwa kartu itu akan berjalan optimal di lapangan hingga membuat orang benar-benar bisa sehat,” katanya.

Ia berharap sistem integrasi nasional di bidang kesehatan nantinya akan mengjangkau keseluruhan hidup masyarakat Indonesia, sehingga revolusi di bidang kesehatan dalam kaitan jargon “revolusi mental” akan betul-betul terwujud.

Terkait revolusi kesehatan, ia menegaskan bahwa revolusi di bidang kesehatan itu harus benar-benar mampu menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta menjamin pangan untuk ibu hamil, menyusui dan balita.

“Revolusi kesehatan harus bisa memastikan jaminan sosial untuk penduduk, sehingga orang yang tidak mampu berobat akan menjadi bisa berobat, dan pemerintah mampu menjamin saat masyarakat sedang sakit,” katanya.

Sebelumnya, pasangan Jokowi-Kalla apabila terpilih akan langsung memprioritaskan program-programnya setelah dilantik menjadi presiden, seperti dua program prioritas yang selalu dikampanyekan yakni Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. AN-MB