Darrusalam

Jakarta (Metrobali.com)-

Pengamat pajak Darussalam mengatakan jabatan Direktur Jenderal Pajak idealnya diisi oleh sosok yang memahami istilah teknis serta hukum perpajakan internasional, agar efektif dalam melaksanakan tugasnya menjaga penerimaan negara.

“Dirjen pajak harus menguasai teknis perpajakan, karena dia yang mengeluarkan kebijakan dan peraturan hukum serta memutuskan keberatan pajak. Pajak itu panglimanya hukum,” katanya di Jakarta, Selasa (23/12).

Darussalam menjelaskan pemahaman teknis perpajakan yang baik bagi seorang Dirjen Pajak dapat mengurangi jumlah sengketa atau perselisihan antara otoritas pajak dengan wajib pajak di pengadilan pajak, yang pada 2013 tercatat mencapai 17.000 kasus.

Selain itu, penguasaan atas hukum internasional dapat membuat Dirjen Pajak mampu mengejar potensi penerimaan pajak hingga keluar negeri, mengingat masih banyak perusahaan multinasional yang diduga melakukan “transfer pricing”.

“Penerimaan PPh Badan terbesar dari perusahaan multinasional, artinya Dirjen Pajak harus menguasai ilmu perpajakan internasional, untuk menangkap perusahaan yang menempatkan dananya di tempat yang pajaknya rendah,” ujarnya.

Darussalam mengharapkan, selain menguasai administrasi perpajakan, Dirjen Pajak yang baru hasil seleksi terbuka, mampu melakukan reformasi kelembagaan termasuk aturan yang menghambat otoritas dalam mencari potensi pajak.

“Dirjen Pajak harus mengubah struktur penerimaan pajak yang selama ini selalu mengandalkan PPh badan, ini tidak ‘connect’ dengan ‘international best practise’. Untuk itu, harus ada pembukaan rekening bank melalui revisi UU KUP, sebagai data untuk mengejar PPh orang pribadi,” katanya.

Darussalam mengaku tidak mempermasalahkan apabila Direktorat Jenderal Pajak tidak mampu mencapai target penerimaan yang dibebankan oleh pemerintah, asalkan institusi benar-benar melakukan pembenahan dan reformasi dalam tubuh organisasi.

“Beri waktu dua tahun sebagai masa transisi untuk membenahi pondasi otoritas pajak, dalam konteks kelembagan peraturan dan administrasi. Perbaikan pondasi jauh lebih penting, karena apabila pondasi kuat, target baru bisa tercapai,” katanya.

Terkait proses seleksi terbuka untuk Dirjen Pajak, Darussalam mengatakan meskipun ada sejumlah kelemahan dari 11 calon yang tersisa, namun panitia seleksi diharapkan mampu memilih yang terbaik dari para calon tersebut.

“Saya berkeyakinan dari 11 itu ada yang terbaik. Meskipun ada kelemahan, kita memilih yang mempunyai kelemahan paling sedikit. Kita serahkan kepada ketua panitia seleksi untuk memilih calon dirjen pajak,” ujar pengamat dari Danny Darussalam Tax Center ini. AN-MB 

activate javascript