Buleleng, (Metrobali.com)

 

Proses hukum tindak lanjut sidang gugatan perdata yang dilayangkan Ketut Sarining selaku penggugat I dan Sadyah Ama selaku penggugat II, kepada PD. BPR Bank Buleleng 45 dengan nomor register, 93/Pdt.G/2021/Pn. Sgr, saat ini masuk pada persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) pada Rabu, 19 Mei 2021 di halaman gedung Bank Buleleng.

Majelis Hakim dengan Ketua Gede Karang Anggayasa, serta anggota yakni Nyoman Dipa Rudiana dan AA Ngurah Budhi Dharmawan, yang menangani perkara ini menggelar sidang pemeriksaan setempat atas objek tanah dan bangunan Bank Buleleng yang dimohonkan sebagai sita jaminan oleh para penggugat atas gugatan perdata tersebut.

“Agenda sidang PS ini hanyalah untuk mengetahui dan melihat objek atau lokasi dari pihak Tergugat yang dimohonkan para pihak penggugat sebagai sita jaminan.” ucap Humas Pengadilan Negeri (PN) Singaraja, Nyoman Dipa usai digelarnya sidang Pemeriksaan Setempat.

“Sidang Pemeriksaan Setempat ini merupakan agenda sidang yang keenam. Setelah sidang ini, dilanjutkan dua minggu lagi pada Rabu, 2 Juni 2021 mendatang, dengan agenda pembuktian saksi dari penggugat,” tandasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Penggugat, Gede Harja Astawa,SH mengatakan persidangan Pemeriksaan Setempat yang digelar dihalaman gedung Kantor Bank Buleleng, merupakan salah satu bagian dari permohonan para penggugat. Artinya untuk melakukan letak sita jaminan atas obyek yang dituangkan dalam gugatan.

“Jadi dilaksanakannya sidang ini, boleh dikatakan sebagai jaminan, apabila gugatan kita dikabulkan untuk dibayar. Karena, jika tidak ada sita jaminan, siapa menjamin pihak tergugat mau membayar jika dia kalah,” pumgkasnya.

Pada sisi lain, menurut Kuasa Hukum Tergugat dalam hal ini Bank Buleleng) yakni Ketut Sulana mengatakan kendatipun hak dari penggugat, namun bagi kami, permohonan sita jaminan oleh pihak penggugat sudah keluar dari substansi materi pokok perkara. Alasannya, gugatan perdata ini menyangkut keuangan.

Baca Juga :
Sekda Adi Arnawa Harapkan Krama Desa Adat Bualu Selalu Bersatu

“Saya tegaskan, pihak Bank Buleleng 45 bukannya tidak mau membayar deposito nasabah, namun lantaran nasabah itu tidak memiliki bukti deposito. Kalau ada bukti, merupakan kewajiban pihak Bank Buleleng untuk mencairkannya.” tandas Sulana.

Perlu diketahui disini, bahwa bergulirnya perkara perdata ini, berawal dari penggugat I dan penggugat II yang menjadi nasabah pihak tergugat, mendepositokan uangnya. Untuk penggugat I sebesar Rp 200 juta dan penggugat II sebesar Rp 150 juta.

Selanjutnya, oleh karena terdapat perbuatan korupsi oleh salah satu pegawai Bank Buleleng, maka diproses secara hukum. Hal hasil, kasusnya itu telah diputus melalui Pengadilan Tipikor Denpasar, dengan menahan pegawai tersebut. Namun kasus ini kembali mencuat, lantaran pihak pengguna I dan penggugat II merasa dana depositonya tidak dicairkan oleh tergugat. Dengan alasan tidak ada bukti kepemilika deposito. GS