IMG_20160402_133055
Advisor Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nurmala Kartini/MB

Denpasar, (Metrobali.com) –

Adanya pro dan kontra proyek Reklamasi Teluk Benoa di Bali ditanggapi dengan tegas oleh Advisor Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nurmala Kartini,  menurut Antropolog UI ini, pihaknya meminta kepada warga khususnya yang kontra anti dengan kata “reklamasi Benoa” untuk mencari tau arti dari kata Reklamasi terlebih dahulu di ensikopedia.

“Karena dari awal kita sudah punya pandangan negatif terhadap kata Reklamasi ini padahal artinya re itu memulihkan kembali, mendingan baca definisi esklopedia umum dulu deh. Reklamasi itu dilakukan satu cara untuk memperbaiki keadaan sayangnya dari awal kita berpikiran bahwa itu merupakan satu penimbunan padahal bukan,”ujarnya belum lama ini di Kuta.

Bahwa kondisi saat ini masyarakat khususnya di Bali menurutnya, malas untuk mencari tau arti reklamasi, padahal dalam praktiknya di lapangan reklamasi bukanlah satu penimbunan, melainkan satu proses memperbaiki keadaan. “Mereka yang gak tau ini pikirannya pasti negatif, pokoknya nimbun itu reklamasi, padahal bukan seperti itu, anda tidak bisa melakukan reklamasi tanpa satu sistim yang jelas kita sudah melakukan AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan) dan kalau ijin AMDAL itu sudah keluar maka kita harus segera menyelesaikan proyek ini sesuai aturan yang ada, ini ada sistemnya bukan sembarangan, ” tandasnya.

Saat ini, menurut Nurmala pemerintah pusat tidak hanya mengurusi proyek Reklamasi Teluk Benoa saja, melainkan masih banyak reklamasi lain yang akan dilakukan. Seluruh negara kepulauan di dunia bahkan melakukannya, seperti Bangladesh, Turki, Monaco dan masih banyak yang lainnya. Karena apa? Karena kondisi dunia atau akibat perubahan iklim inilah negara kepulauan membutuhkan reklamasi, terlebih pulau Bali.

Selama 7 tahun dia melakukan observasi di Teluk Benoa dan menurut Nurmala tidak ada tempat sekotor Teluk Benoa. Menurutnya, Teluk Benoa sudah mengalami pengeroposan abrasi laut.

“Bayangkan saja disitu semua membuang sampah ke Teluk Benoa, saya pernah lihat ada yang buang kasur dari tembok rumahnya ke Teluk Benoa, coba itu tolong para bupati,  jangan ngurusin politik pilkada dulu de, seberapa concern anda?  Bisa gak sosialisasikan ini ke masyarakatnya,  yang utama sekarang ini adalah pemda harus melakukan komunikasi dengan warganya soal reklamasi, ” beber mantan Dubes Indonesia untuk Argentina ini.

Sambungnya, kewajiban pemerintahlah untuk memberikan pemahaman dasar reklamasi karena ada yang membelokkan sejalan dengan revitalisasi yang berkonotasi negatif. “Dan itulah yang harus kita hilangkan reklamasi itu harus dilakukan bertanggung jawab bahwa ada orang-orang yang melakukan penimbunan itu tidak boleh kita biarkan,” cetusnya. Bahkan data yang disebutnya kini dari 1400 are lahan mangrove hanya tinggal 900 are lahan mangrove yang ada di Bali.

Ditambahkan Manager The Climate Reality Project Indonesia, Amanda Katili Niode, dengan adanya reklamasi nantinya infrastruktur juga terbantu, selain itu kesehatan juga terpelihara dengan baik seperti sampah yang mengitari teluk Benoa sangat mempengaruhi kesehatan. Apalagi sesudahnya, usai reklamasi investor tentunya harus menanam kembali mangrve disekitar Teluk Benoa.

“Sumber mata pencaharian mangrove bisa dijadikan sebagai sumber ekowisata. Dan pemerintah saat ini tengah menggalakkan dua pariwisata yaitu eko wisata dan pariwisata rendah karbon,” ujarnya. SIA-MB