Basuki Hadimoeljono

Jakarta (Metrobali.com)-

Pemerintah akan mempercepat pembangunan infrastruktur terutama sektor maritim agar selaras dengan program Poros Maritim Dunia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

“Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla ini mengusung misi mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (23/3).

Selain itu, menurut dia, pemerintahan era Jokowi-JK juga akan mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi, untuk menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.

Di tempat terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke Jepang dan Tiongkok akan menawarkan peluang investasi untuk membangun 24 pelabuhan yang menjadi pilar proyek infrastruktur tol laut.

“Ya kami ingin mempercepat penerapan poros maritim,” kata Andrinof Chaniago di Jakarta, Senin.

Andrinof mengatakan, hingga saat ini pemerintah masih menunggu minat serius investor untuk berpartisipasi dalam proyek maritim itu, yang secara total dapat menghabiskan Rp700 triliun, termasuk belanja pengadaan kapal.

Sebelumnya, Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) menyatakan, kunci dari masuknya investor ke dalam negeri bergantung pada pembenahan sektor infrastruktur yang memadai di berbagai daerah.

“Kuncinya di infrastruktur. Kalau sektor ini lancar, investor akan masuk dengan cepat ke dalam negeri,” kata Sekretaris Jenderal Gapensi Andi Rukman Karumpa.

Gapensi memperkirakan, kepercayaan investor akan terus mengalir menuju RI dengan catatan pemerintah pusat dan daerah bersatu padu menyelesaikan masalah pembebasan lahan di daerah yang mangkrak.

Namun, Andi mengingatkan bahwa saat ini masih ditemukan adanya ketidakpaduan antara pemerintah daerah dalam membebaskan lahan untuk infrastruktur. “Pemerintah Provinsi jalan sendiri, begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten. Tidak sinkron,” katanya.

Untuk itu, ujar dia, Gapensi berharap agar koordinasi antara pemerintah daerah dalam pembebasan lahan dapat segera diintensifkan. AN-MB