Karubaga Tolikara

Jakarta, (Metrobali.com) –

Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris meminta pemerintah fokus dan gerak cepat menangani insiden penyerangan jamaah dan kios-kios serta masjid di Tolikara, Papua, saat Shalat Idul Fitri, Jumat (17/7) pagi.

“Pemerintah harus bergerak cepat dan fokus agar insiden ini tidak merembet ke mana-mana. Jangan malah mengeluarkan penyataan-pernyataan yang kontraproduktif,” katanya dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Selasa (21/7).

Ia mengatakan, insiden tersebut sudah meretakkan kerukunan umat beragama di Papua. Padahal masyarakat Papua terkenal sangat tolerans terlebih dalam beragama. Peristiwa ini harusnya menjadi sinyal bagi pemerintah bahwa saat ini berbagai cara tengah dilakukan pihak-pihak tidak bertanggungjawab untuk membuat Papua terus bergolak. Untuk itu, pemerintah harus menangkap aktor intelektual di balik insiden tersebut.

“Jangan yang diproses hukum hanya mereka-mereka yang terlibat langsung saat penyerangan. Otak di balik insiden ini juga harus ditangkap dan diadili serta diungkap apa motifnya,” katanya.

Fahira mengatakan, pendekatan keamanan di Papua saat ini belum diimbangi dengan pendekatan keamanan manusia (human security), akibatnya apapun persoalan di Papua selalu dianggap bersifat keamanan.

Insiden di Tolikara menjadi tanda bahwa pemerintah kurang mengantisipasi bahwa isu agama di Papua yang selama ini dianggap baik-baik saja ternyata juga bisa menjadi potensi konflik luar biasa destruktif melebihi gerakan separatis.

Padahal, benih-benih akan terjadi peristiwa Tolikara sudah terpampang nyata dengan beredarnya surat dari Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) yang berisi larangan bagi umat Islam untuk merayakan Idul Fitri di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua.

“Peristiwa intoleransi ini diharapkan mengubah mindset semua stakeholder yang ada di Papua baik dari unsur pemerintah pusat, aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat bahwa saat ini isu agama sedang dimainkan untuk mengobok-obok Papua. Sekecil apapun benihnya harus segera dikomunikasikan solusinya,” kata Fahira.

Fahira yang juga pengurus MUI Bidang Pendidikan dan Pengkaderan ini mendesak pemerintah untuk terus mengomunikasikan perkembangan penanganan peristiwa Tolikara kepada masyarakat.

“Imbauan agar masyarakat terutama umat Muslim menahan diri idealnya disertai dengan kerja cepat dan tepat pemerintah dalam menguak kasus ini. Paling penting adalah rasa keadilan dan kemanusian publik yang terusik dengan peristiwa ini harus segera dipulihkan,” katanya. AN-MB